KabarMakassar.com - Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Makassar bakal diperluas, tidak hanya menyasar pekerja formal.
Pekerja non formal seperti pengemudi ojek online (ojol), nelayan, dan buruh harian, tetapi juga pekerja sosial keagamaan seperti marbot, guru mengaji, imam rawatib hingga pemandi jenazah juga mendapat perhatian dari Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.
Perluasan perlindungan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Makassar 2026 yang dibahas Panitia Khusus (Pansus) DPRD Makassar.
Ketua Pansus Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar, dr. Fahrizal Arrahman Husain, menilai pekerja yang selama ini menjalankan fungsi pelayanan sosial dan keagamaan juga memiliki risiko pekerjaan.
"tetapi belum semuanya mendapatkan jaminan perlindungan yang memadai," ujarnya, Rabu (18/11).
Ranperda ini membuka ruang pemberian bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, termasuk pekerja sosial keagamaan yang berkontribusi dalam pelayanan masyarakat.
"Kelompok yang menjadi perhatian meliputi imam rawatib, marbot, guru mengaji, pemandi jenazah, pendeta, pastor, pinandita, biksu, serta pekerja sosial keagamaan lainnya,"
Pansus memandang, perlindungan terhadap kelompok tersebut bukan sekadar bantuan sosial, melainkan bentuk pengakuan atas pekerjaan dan kontribusi mereka dalam kehidupan bermasyarakat.
Selain pekerja keagamaan, cakupan perlindungan juga diarahkan kepada pekerja mandiri, pengemudi transportasi daring, nelayan, pelaku UMKM, buruh harian lepas, hingga pekerja sektor informal yang selama ini rentan menghadapi risiko pekerjaan tanpa jaminan perlindungan.
Dalam Ranperda tersebut, pemerintah daerah didorong memperluas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui dukungan pendataan, fasilitasi pendaftaran, sosialisasi, hingga bantuan iuran bagi kelompok pekerja yang memenuhi kriteria.
Pemberian bantuan iuran bagi pekerja rentan nantinya mempertimbangkan sejumlah persyaratan, di antaranya berusia 17 hingga 65 tahun, memiliki KTP elektronik dan berdomisili di Makassar, serta belum terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan lainnya.
Penerima bantuan juga diprioritaskan bagi warga yang aktif bekerja secara berkelanjutan, dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan berdasarkan usia, gender, dan kondisi disabilitas.
Fahrizal menilai, perluasan perlindungan tersebut penting agar pekerja yang memiliki keterbatasan ekonomi tidak semakin rentan ketika menghadapi kecelakaan kerja maupun risiko kehilangan sumber penghasilan.
Ranperda ini juga mengatur lima program jaminan sosial ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Di sisi lain, pemerintah daerah juga diarahkan memperkuat pengawasan terhadap perusahaan dan pemberi kerja. Kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan didorong menjadi bagian dari persyaratan perizinan usaha, termasuk kewajiban perlindungan pekerja pada sektor konstruksi.
Pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban perlindungan dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, hingga pembatasan pelayanan publik tertentu sesuai ketentuan yang diatur dalam Ranperda.
"Pansus juga menekankan pentingnya keberlanjutan Program Makassar Berjasa atau Makassar Berbagi Jaminan Sosial,"
Program yang selama ini menjadi salah satu upaya pemerintah kota melindungi pekerja rentan dinilai perlu memiliki landasan hukum permanen agar tidak bergantung pada kebijakan administratif maupun penganggaran tahunan.
Melalui regulasi tersebut, perlindungan pekerja di Makassar diharapkan semakin luas dan tidak membedakan sektor pekerjaan maupun kemampuan ekonomi, sehingga risiko kecelakaan kerja dan kematian tidak berujung pada munculnya kemiskinan baru di tingkat keluarga.
"Dengan perluasan sasaran hingga pekerja sosial keagamaan dan sektor informal, jaminan sosial ketenagakerjaan diharapkan menjadi instrumen perlindungan yang lebih inklusif bagi masyarakat yang selama ini bekerja di luar sektor formal," tukasnya.
Penulis: Nursinta