KabarMakassar.com — Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Syamsul Rizal, mendesak dugaan penyadapan terhadap presiden Prabowo Subianto, sejumlah tokoh politik dan kelompok masyarakat diusut tuntas dengan memanfaatkan teknologi forensik digital yang saat ini ada di Indonesia.
Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Daeng Ical usai Kasus dugaan penyadapan yang menjerat eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dkk terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengungkap jejak penyadapan sekaligus memastikan praktik serupa tidak kembali terjadi.
Syamsul Rizal mengatakan, penelusuran digital harus dilakukan secara menyeluruh agar pihak-pihak yang terlibat serta pola penyadapan dapat diketahui secara jelas.
Menurutnya, perangkat forensik digital yang dimiliki negara harus dimaksimalkan untuk mengungkap seluruh bukti elektronik.
“Kami meminta agar kasus ini diusut tuntas, aturan ditegakkan, dan menggunakan forensik digital yang sudah kita miliki sehingga semuanya bisa tertelusuri. Bagaimana jejak digital yang tercipta itu, dan yang paling utama memastikan ke depannya tidak terjadi,” ujar Daeng Ical kepada awak media di Sekretariat DPC PKB Makassar, Kamis (05/11) malam.
Mantan Wakil Wali Kota Makassar itu menyebut, informasi yang berkembang menunjukkan dugaan penyadapan tidak hanya menyasar ketua-ketua partai politik, tetapi juga kelompok komunitas tertentu.
Namun, identitas seluruh pihak yang diduga menjadi sasaran belum diketahui secara pasti karena belum ada informasi resmi yang dirilis.
Terkait kemungkinan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin, turut menjadi sasaran penyadapan, Ia mengaku belum memperoleh kepastian. Ia menyatakan pihaknya masih menunggu informasi resmi sembari mengantisipasi kemungkinan tersebut.
Sementara itu, mengenai dugaan adanya indikasi makar di balik kasus penyadapan, Ia menegaskan persoalan tersebut belum menjadi bagian dari kajian pihaknya. Ia mengatakan, penilaian terkait dugaan makar memerlukan kewenangan dan pendalaman dari lembaga terkait.
“Kalau saya tidak melihat dalam situasi itu. Bisa saja karena ada kewibawaan simbol-simbol negara yang terganggu, tetapi kami tidak mengkaji sampai ke sana karena itu bukan kewenangan teknis,” jelasnya.
Ia menekankan, prioritas saat ini adalah mengungkap dugaan penyadapan berdasarkan bukti digital, menegakkan aturan, serta memastikan perlindungan terhadap privasi dan keamanan komunikasi masyarakat maupun tokoh publik.
Penulis: Nursinta
