KabarMakassar.com — Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Syamsu Rizal alias Deng Ical, memaparkan konsep yang disebutnya sebagai “Prabowonomics” sebagai pendekatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara lebih cepat dan melibatkan masyarakat secara luas.
Deng Ical mengatakan, salah satu fondasi yang ingin diperkuat pemerintah adalah posisi Indonesia dalam mengelola sumber daya alam, terutama mineral, tambang, hutan, dan karbon.
Menurutnya, penguatan tersebut membutuhkan sistem yang mampu memastikan produksi dan nilai ekonomi sumber daya Indonesia tercatat secara transparan.
Ia mencontohkan penerapan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA) yang menurutnya menjadi instrumen untuk mengawasi keluar-masuk komoditas mineral dan batu bara dari Indonesia. Sistem tersebut dinilai penting untuk mencegah praktik pelaporan produksi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Tidak ada lagi orang yang tambang gali 10, bilang 5, bayar pajak 3. Karena hanya boleh keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia itu melalui SIMBARA,” kata Deng Ical usai menjadi narasumber Diskusi Publik bertajuk ‘Prabowonomic, Ekonomi Konstitusi, dan Ruang Tumbuh: Percepatan Ekonomi Kelompok Muda Kreatif’, di Makassar, Sabtu (26/09).
Menurut Deng Ical, penguatan tata kelola sumber daya alam juga diarahkan agar Indonesia tidak hanya menjadi negara pengekspor bahan mentah. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat hilirisasi sekaligus membangun pasar komoditas dan mineral di dalam negeri.
“Yang kedua, kita ingin supaya kita tidak hanya sekadar mengekspor raw material, feronikel dan lain-lain. Makanya kita bikin bursa komoditas di sini dan bursa mineral,” ujarnya.
Deng Ical menilai keberadaan bursa komoditas dan mineral dapat memperkuat pencatatan serta nilai tambah komoditas Indonesia. Ia juga menyinggung perkembangan QRIS sebagai bagian dari infrastruktur ekonomi digital yang menurutnya menunjukkan kemampuan Indonesia membangun sistem ekonomi yang dapat digunakan secara luas.
Dia mengatakan konsep “Prabowonomics” tidak semata-mata berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana masyarakat memperoleh ruang lebih besar untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.
Hal itu, kata dia, sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 mengenai pengelolaan sumber daya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Yang paling inti adalah bagaimana mengembalikan pemerintahan kepada rakyat dan membawa rakyat masuk dalam pemerintahan dalam konteks ekonomi. Jadi partisipasi yang makin kuat dari masyarakat,” katanya.
Dalam konteks tersebut, Deng Ical juga menyoroti pentingnya meningkatkan jumlah wirausahawan di Indonesia. Ia menyebut berbagai skema pembiayaan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), dapat digunakan untuk membuka akses bagi masyarakat yang ingin memulai usaha.
Selain itu, ia menyinggung rencana redistribusi lahan yang disebutnya dapat menciptakan kelompok ekonomi baru. Menurut Syamsu, apabila kebijakan tersebut berjalan sesuai rencana, jutaan masyarakat yang mendapatkan akses lahan dan pembiayaan dapat berkembang menjadi kelompok kelas menengah baru.
“Tidak ada pemerintahan yang berani meredistribusi. Satu juta petani itu bisa jadi kelas menengah baru. Dan itu loncatan yang luar biasa,” ujarnya.
Syamsu kemudian mengaitkan konsep tersebut dengan pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan keterampilan tenaga kerja muda. Ia menyebut gagasan “SMK Go Global” sebagai salah satu program yang menurutnya dapat membuka peluang bagi lulusan SMK untuk bekerja di luar negeri dengan membawa keterampilan yang dimiliki.
“Sekarang bagaimana supaya ekonomi kreatif itu mereka punya keyakinan diri dan mereka punya akses, termasuk kita punya mimpi SMK Go Global. 500.000 tenaga kerja dari Indonesia yang tamatan SMK yang memiliki keterampilan menengah, SMK diekspor keluar,” kata Syamsu.
Menurutnya, pengiriman tenaga kerja terampil dalam jumlah besar tidak hanya berkaitan dengan kesempatan kerja. Keberadaan mereka di berbagai negara juga dinilai dapat membuka jaringan ekonomi sekaligus menjadi bagian dari diplomasi Indonesia.
“Dengan 500.000 orang Indonesia ini, itu akan membuka ruang diplomasi yang sangat luas. Itu semua praktik Prabowonomics,” ujarnya.
Deng Ical menegaskan, istilah “Prabowonomics” yang digunakan pihaknya lebih dimaksudkan untuk memberi perhatian terhadap rangkaian kebijakan ekonomi tersebut. Ia membuka ruang diskusi apabila terdapat istilah lain yang dianggap lebih tepat untuk menggambarkan konsep tersebut.
“Kalaupun ada yang tidak setuju, ayolah kita diskusikan lagi. Kalaupun ada nama yang lain, ya silakan nama lain. Kita tidak ini, cuma untuk membuat atensi, ya itulah Prabowonomics,” katanya.
Penulis: Nursinta
