KabarMakassar.com - Prevalensi stunting di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, tercatat 4,7 persen pada 2026 berdasarkan data elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM). Angka tersebut turun 1,5 poin persentase dibandingkan 2025 yang mencapai 6,2 persen.
Wakil Bupati Luwu, Muh Dhevy Bijak Pawindu, mengatakan penurunan tersebut menjadi hasil kerja bersama berbagai pihak. Meski demikian, ia meminta pemerintah daerah tidak mengendurkan upaya pencegahan dan penanganan stunting melalui intervensi lintas sektor.
Dhevy yang juga menjabat Ketua TPPS Kabupaten Luwu menyebut capaian berdasarkan e-PPGBM tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan angka 23,6 persen dalam Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024.
“Data SSGI tahun 2024 itu kita di angka 23,6 persen. Alhamdulillah, di tahun 2026 ini dari data e-PPGBM kita berada di angka 4,7 persen. Itu begitu luar biasa signifikan yang kami alami,” ujar Dhevy, Jumat (09/10).
Ia menegaskan, capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah merasa cukup. Penguatan koordinasi antarlembaga dan kesinambungan program dinilai tetap diperlukan agar upaya menekan stunting dapat terus berjalan.
“Itu menjadi kebanggaan buat kami, kesyukuran buat kami, tapi sesuai dengan penyampaian Ibu Wagub tadi, bahwa kita tidak boleh jemawa, tidak boleh berbesar hati, tidak boleh berbesar diri. Kita harus terus semangat dalam menurunkan angka stunting di wilayah kita. Ini yang menjadi prioritas kami,” tegasnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, dr Rosnawary, menjelaskan bahwa penanganan stunting di daerahnya dilakukan melalui sejumlah program yang melibatkan perangkat daerah, pemerintah desa, organisasi masyarakat, dan pihak swasta.
"Salah satu upaya tersebut ialah program Genting yang dijalankan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pemerintah desa turut mendukung pemberian makanan tambahan (PMT) penyuluhan melalui dana desa, sedangkan sektor ketahanan pangan menyalurkan bantuan pangan bagi balita dengan gizi buruk," katanya.
Dinas Sosial berkontribusi melalui dukungan kepesertaan BPJS bagi bayi dan balita stunting. Adapun Dinas Kesehatan menjalankan pemberian makanan tambahan untuk pemulihan berbahan pangan lokal serta penyediaan paket sehat.
Intervensi juga menyasar pemenuhan kebutuhan pangan bergizi. Dinas Perikanan menjalankan program gemar makan ikan, sementara Dinas Pertanian menggelar gerakan pangan murah dengan memprioritaskan sasaran stunting. Sektor pendidikan turut berperan melalui pelaksanaan aksi bergizi.
Pada aspek pencegahan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjalankan program pendewasaan usia pernikahan. Kementerian Agama juga memberikan edukasi kepada calon pengantin dan bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) terkait dokumen serta persyaratan pranikah.
Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendukung penyediaan air bersih dan sanitasi layak. Sektor perumahan dan kawasan permukiman turut berkontribusi melalui pembangunan infrastruktur sanitasi serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH).
Upaya pendampingan keluarga juga dilakukan Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu melalui sosialisasi pencegahan stunting, pendampingan, dan pemberian bantuan kepada bayi serta balita stunting.
Pemerintah desa dan kecamatan bersama sejumlah perusahaan turut dilibatkan untuk memperluas dukungan terhadap program penurunan stunting. Keterlibatan berbagai sektor tersebut menjadi bagian dari strategi Pemkab Luwu dalam menjaga keberlanjutan intervensi gizi dan pencegahan stunting di daerah.
Penulis: Syamsi Nur Fadhila
