KabarMakassar.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sulbar bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait tumpukan sampah yang menghiasi sejumlah sudut Kota Mamuju dalam beberapa hari terakhir.
Kepala Bidang Persampahan, Limbah B3, dan PPKL DLHK Sulbar, Alexander Bontong, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan DLHK Kabupaten Mamuju untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan mencari solusi konkret.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Kepala DLHK Kabupaten Mamuju terkait adanya tumpukan sampah di sejumlah titik dalam kota,” ujar Alexander saat dikonfirmasi pada Selasa (24/02).
Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, terungkap bahwa penumpukan sampah terjadi secara signifikan sejak masa libur akhir pekan lalu. Alexander menjelaskan, penyebab utamanya adalah aksi mogok kerja yang dilakukan oleh sejumlah tenaga kebersihan.
Para petugas tersebut merupakan tenaga kontrak yang tidak terakomodasi dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Selain ketidakpastian status, mereka juga belum menerima hak gaji sejak awal tahun.
“Memang ada kekurangan pekerja yang tidak masuk PPPK paruh waktu. Akhirnya mereka yang sebelumnya berstatus tenaga kontrak mogok karena belum menerima gaji sejak Januari 2026,” jelas Alexander.
Menanggapi polemik tersebut, Pemerintah Kabupaten Mamuju tengah menyiapkan skema baru. Tenaga kebersihan yang tidak masuk dalam sistem PPPK akan dialihkan ke sistem tenaga alih daya atau outsourcing melalui pihak ketiga.
Langkah ini diambil agar pengelolaan tenaga kerja dan penggajian memiliki payung hukum yang jelas. Alexander memastikan, berdasarkan informasi dari Kadis LHK Mamuju, hak para petugas akan segera dipenuhi dalam waktu dekat.
“Informasi dari Kadis LHK Mamuju, akhir Februari 2026 ini gaji mereka sudah akan dibayarkan,” pungkasnya.
Hingga saat ini, proses pembersihan dilakukan secara bertahap. Alexander mengakui bahwa meski jalur utama di dalam kota mulai bersih, sampah masih terlihat di beberapa titik krusial.
DLHK Sulbar menegaskan posisinya sebagai pembina akan terus mengawal persoalan ini agar tidak berulang di masa mendatang.
“Kalau ada masalah, kami sebagai pembina kabupaten langsung berkoordinasi untuk mengetahui persoalannya apa dan bagaimana solusinya,” tutup Alexander.
