Langsung ke konten
News

Rusli Sunali Ingatkan Pemprov, Pembangunan Jalan 2027 Harus Lebih Merata

Anggota DPRD Sulsel Rusli Sunali meminta pemerataan anggaran pembangunan jalan multiyears tahap kedua Rp1,5 triliun, khususnya untuk wilayah Luwu Raya.

ardiyanti Diperbarui
Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel), Rusli Sunali (Dok: KabarMakassar).
Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel), Rusli Sunali (Dok: KabarMakassar).

KabarMakassar.com – Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel), Rusli Sunali, meminta pemerintah provinsi memperhatikan pemerataan alokasi anggaran dalam program pembangunan jalan multiyears tahap kedua senilai Rp1,5 triliun.

Ia secara khusus menyoroti kecilnya alokasi anggaran yang diterima wilayah Luwu Raya pada program multiyears tahap pertama. Rusli berharap kondisi tersebut tidak kembali terjadi dalam pembagian anggaran tahap berikutnya.

Persoalan itu disampaikan Rusli dalam rapat kerja Komisi D DPRD Sulsel bersama Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (DBMBK) Sulsel di kantor sementara DPRD, Jalan AP Pettarani, Makassar, Rabu (18/11).

Dalam rapat tersebut, Rusli meminta penjelasan mengenai rincian alokasi anggaran multiyears tahap kedua, terutama untuk paket enam dan paket-paket berikutnya.

Menurutnya, pembagian anggaran pada tahap pertama menunjukkan perbedaan cukup besar antara sejumlah paket pekerjaan. Ia mencontohkan, ada paket yang memperoleh alokasi hingga Rp539 miliar, sementara paket lainnya hanya mendapatkan sekitar Rp126 miliar.

"Jangan sampai nanti di tahap kedua ini lebih parah daripada itu. Kita perlu melihat berapa alokasi setiap paket supaya ada pemerataan," kata Rusli dalam rapat.

Ia juga menilai wilayah yang memiliki kontribusi terhadap pendapatan daerah semestinya mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan infrastruktur.

Rusli mencontohkan Luwu Raya yang menurutnya memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan daerah, salah satunya melalui aktivitas usaha di Luwu Timur. Karena itu, ia meminta pemerintah provinsi mempertimbangkan kontribusi tersebut dalam menentukan porsi pembangunan.

"Semua kabupaten dan kota ini mau juga mendapatkan pembangunan. Jangan sampai Luwu Raya kembali hanya mendapatkan sisa-sisa anggaran," ujarnya.

Rusli juga menyinggung pentingnya pembangunan ruas jalan yang memiliki manfaat lintas kabupaten. Salah satunya akses Buah-Tana Toraja yang dinilai dapat mendukung mobilitas masyarakat sekaligus menghubungkan sejumlah wilayah.

Ia menyebut pembangunan akses tersebut perlu dilihat dari manfaat jangka panjang, termasuk menunjang akses menuju fasilitas pelayanan publik dan layanan kesehatan regional.

Menurutnya, keberadaan rumah sakit rujukan di kawasan tersebut nantinya dapat mengurangi ketergantungan masyarakat Toraja, Toraja Utara, hingga Enrekang untuk mendapatkan layanan kesehatan di Makassar.

Usai rapat, Rusli kembali menegaskan bahwa pemerataan pembangunan infrastruktur harus menjadi perhatian pemerintah provinsi dalam menyusun program tahun 2027.

Ia mengatakan prioritas seharusnya diberikan kepada ruas jalan provinsi yang kondisinya belum memadai dan sulit dilalui kendaraan, baik roda dua maupun roda empat.

"Jalanan yang tidak bisa dilalui roda dua, apalagi roda empat, itulah yang pertama dan utama menjadi perhatian pemerintah provinsi Sulawesi Selatan," ujar Rusli saat diwawancarai.

Terkait pembagian anggaran multiyears tahap kedua, Rusli mengaku belum dapat memberikan penilaian karena rincian alokasi setiap paket belum diterima oleh Komisi D.

Pembahasan mengenai hal tersebut untuk sementara ditunda dan dijadwalkan kembali pada Kamis (19/11).

"Untuk tahap kedua ini, datanya belum kita lihat. Jadi pembahasan ini dipending untuk sementara dan besok akan dilanjutkan. Insyaallah, besok kita lihat datanya," jelasnya.

Rusli secara terbuka mengakui bahwa alokasi anggaran multiyears tahap pertama untuk wilayah pemilihannya di Luwu Raya merupakan yang paling kecil dibandingkan enam paket yang dibahas.

Karena itu, ia berharap pemerintah provinsi memberikan porsi lebih besar kepada wilayah tersebut pada program tahap kedua.

"Jujur saja, multiyears tahap pertama ini dari enam paket, yang paling kecil alokasi anggarannya berada di Dapil Luwu Raya. Sehingga harapan kita untuk multiyears tahap kedua ini, kalau bisa porsinya dimaksimalkan," tegasnya.

Mantan Ketua DPRD Luwu itu menambahkan, pemerataan pembangunan tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang dibagikan ke setiap daerah. Hal yang lebih penting adalah memastikan ruas jalan yang selama ini sulit diakses masyarakat mendapat penanganan.

Rusli berharap program multiyears tahap kedua benar-benar menjawab kebutuhan infrastruktur masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, terutama daerah yang masih memiliki keterbatasan akses transportasi.

 

Penulis: Nursinta
 

Pilihan Lain

Berita Terkait

Lihat Semua