kabarbursa.com
kabarbursa.com
banner 728x250
News  

Rugikan Negara 420 Juta , Ketua LPK Sulsel Bakal Laporkan BPKD Bantaeng ke Kejati

banner 468x60

KabarSelatan.id — Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) menemukan kelebihan anggaran di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.

Dari hasil pemeriksaan BPK RI, BPKD Bantaeng disinyalir melakukan mark up anggaran pembayaran atas Belanja Jasa Tenaga Ahli atau honor dalam kegiatan pengadaan aplikasi pengelolaan pajak daerah.

Pemprov Sulsel

Sesuai peraturan Bupati Bantaeng Nomor 5 tahun 2021 tentang standar satuan harga satuan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Bantaeng Tahun 2022 menyatakan bahwa satuan pembayaran tenaga ahli adalah orang/ bulan (OB). Selanjutnya pada lampiran menyatakan bahwa standar harga tenaga ahli dengan kualifikasi S1 dengan pengalaman minimal 3 tahun sebesar Rp 5 juta/ bulan.

Menanggapi hal itu, Ketua Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK) Sulsel, Hasan Anwar mengatakan bahwa, BPK RI menemukan rincian anggaran pembayaran honor tenaga ahli BPKD di tahap 1 dan tahap II sebesar Rp 560 juta.

Ia menjelaskan, BPK RI menemukan pembayaran dengan rincian 4 orang x 5 juta sama dengan 20 juta x 4 bulan mencapai 80 juta dengan total keseluruhan Rp 320 juta. Sedangkan honor ditahap II rinciannya adalah 4 orang x 5 juta sama dengan 15 juta x 3 bulan sehingga totalnya mencapai Rp 240 juta.

"Nah apabila diuraikan ditotal pembayaran honor 1 dan honor II itu mencapai Rp 560 juta padahal semestinya adalah 4 orang x 5 juta x 7 bulan itu artinya yang harus dibayarkan hanya Rp 140 juta sehingga ada kelebihan anggaran senilai Rp 420 juta," urai Hasan Anwar.

Tak hanya itu, BPK RI juga menemukan mark up anggaran di potongan pajak senilai Rp 60 juta dengan rincian Rp 12 juta di tahap pertama sedangkan ditahap kedua sebesar Rp 3 juta.

"Dengan demikian, terdapat kelebihan pembayaran atas belanja barang dan jasa tenaga ahli BKAD sebesar Rp 367 Juta dengan rincian anggaran Rp 560 juta dikurang Rp 140 juta dikurangi pajak Rp 53 juta," jelasnya kepada kabarselatan.id, Sabtu (21/10) malam.

Ia menambahkan, temuan ini berdasarkan dari hasil pemeriksaan dokumen pelaksanaan kegiatan belanja jasa tenaga ahli dalam pengadaan aplikasi Smartgov yaitu aplikasi pengelolaan pajak daerah.

Dimana dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak didasari oleh perikatan dalam bentuk perjanjian maupun kontrak kerjasama melainkan keputusan Bupati Bantaeng Nomor 900/235/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang penunjukan tenaga ahli aplikasi system pengelolaan pajak daerah tahun 2022.

"Seharusnya peraturan ini mengacu pada peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/ jasa pemerintah," tambah Hasan.

Lebih lanjut diketahui, bahwa penggunaan tenaga ahli berdasarkan surat permintaan dari BPKD Nomor 900/ 74/BPKD/ 1/2022.

Dengan adanya kelebihan tersebut, Hasan Anwar pun akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan temuan ini ke Kejaksaan tinggi (Kejati) Sulsel.

"Rencananya Kami akan melaporkan temuan ini ke Kejati Sulsel dengan dasar kelebihan anggaran senilai Rp 367 juta," tegasnya.

PDAM Makassar