KabarMakassar.com — Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, Sulawesi Selatan terhadi reposisi jabatan Ketua. Dimana keputusan itu kini dijabat oleh Andi Muhammad Yasir Arafat sebagai Ketua KPU Kota Makassar, menggantikan Hambaliie.
Dimana catatan KabarMakassar.com, Hambaliie yang menjabat sebagai Ketua KPU Kota Makassar dalam kurung empat pasca Pemilu 202. Ia juga merangkap sebagai Koordinator Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik. Hambaliie dilantik pada akhir Desember 2023 lalu.
Hal itu dibenarkan oleh tiga komisioner KPU Makassar yakni Muhammad Abdi Goncing, Sri Wahyuningsih, dan Sapri, saat memberikan keterangannya kepada awak media disela-sela pengumuman rekrutmen ulang badan adhoc PPK dan PPS, di media centre KPU Makassar, jalan Perumnas Antang, Selasa (24/4).
Diketahui Muh. Abdi Goncing bertindak sebagai Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, Sri Wahyuningsih sebagai Koordinator Divisi Teknis, dan Sapri sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan.
“Secara administratif, pergantian Ketua Umum masih menunggu persetujuan dari KPU RI. Meskipun tidak ada pemilihan langsung, reposisi jabatan ini diambil secara bersama-sama oleh para komisioner,”ujar Andi Goncing.
“Meskipun secara administratif posisi Ketua masih dipegang oleh Hambaliie, namun secara kolektif, Andi Muhammad Yasir Arafat dianggap sebagai Ketua oleh seluruh komisioner,”tambahnya.
Sementara para komisioner penyelenggara itu menampik bahwa dalam reposisi atau perubahan pergantian Ketua KPU Makassar terjadi masalah internal.
Hambaliie pun menegaskan bahwa pergantian tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi.
“Jadi tidak ada masalah yang membuat pergantian tersebut terjadi. Reposisi ini buka berarti karena ada masalah. Reposisi ini supaya kerja-kerja kami lebih komprehensif,”terang Hambaliie
Sementara itu, Muhammad Yasir Arafat yang saat ini menjabat Ketua KPU Makassar mengatakan bahwa pergantian pimpinan ini merupakan bentuk kerja kolektif kolegial dari KPU Makassar.
“Keputusan kami tetap kolektif kolegial. Harus mendapatkan persetujuan dari lima komisioner,” ujarnya.
“Tupoksi kerja ketua KPU Makassar sama dengan komisioner lainnya sehingga tidak ada kebijakan yang diambil secara sepihak. Jadi tetap berjalan sesuai regulasi yang ada,”tandasnya.
