KabarMakassar.com — Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengelolaan Parkir Kota Makassar segera memasuki pembahasan tingkat Panitia Khusus (Pansus) setelah disepakati Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar.
Ketua Bapemperda DPRD kota Makassar Basdir, mengatakan regulasi tersebut menjadi kebutuhan mendesak untuk mengatasi berbagai persoalan perparkiran yang berulang kali dikeluhkan masyarakat Makassar.
Menurut Basdir, pembahasan Ranperda parkir telah didorong sejak tahun lalu. Namun, proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM sempat memunculkan sejumlah catatan yang harus diselesaikan pemerintah kota.
“Alhamdulillah mereka sudah sinkron, sudah satu bahasa, satu visi, dan satu tujuan sehingga tadi ini kita sudah sepakat di Bapemperda untuk ditingkatkan di pembahasan lebih lanjut di tingkat Pansus, hal ini dilakukan karena sudah urgent melihat kondisi di Makassar saat ini,” ujar Basdir, Minggu (25/10).
Anggota komisi B DPRD kota Makassar itu menyebut, persoalan parkir di Makassar tidak hanya berkaitan dengan kemacetan, tetapi juga kebocoran pengelolaan, keterlibatan pihak ketiga, hingga keberadaan juru parkir (jukir) yang tidak tertib yang menjamur di kota Makassar.
Basdir menilai berbagai persoalan tersebut selama ini memicu keluhan pengguna kendaraan dan membuat pemerintah kota terus mendapat sorotan.
“Banyak kasus viral, belum lagi tingkat kebocoran di pengelolaan parkir, belum lagi mengatur bagaimana pihak ketiga parkir dan lain sebagainya. Mengatur jukir-jukir yang tidak tertib,” katanya.
Politisi PKB itu berharap Ranperda tersebut dapat menjadi dasar untuk membenahi sistem perparkiran secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi konflik dan kesemrawutan yang terjadi di sejumlah kawasan.
Basdir juga mendukung rencana pembangunan gedung parkir untuk mengurangi kendaraan yang selama ini memenuhi bahu hingga badan jalan, terutama di kawasan pusat perbelanjaan.
Menurutnya, parkir bertingkat dapat menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan. Namun, keberadaan jukir yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas parkir juga harus diperhatikan.
“Kalau ada yang seperti itu menurut saya, ya itu kita support tinggal bagaimana kemudian memberdayakan jukir-jukir yang terlanjur mencari hidup di situ. Bagaimana dia diberdayakan dalam pengelolaan parkir bertingkat itu,” jelasnya.
Basdir menambahkan, pembahasan teknis mengenai sistem pengelolaan parkir, termasuk rencana pembangunan gedung parkir, belum dipaparkan secara rinci kepada Komisi B DPRD Makassar.
“Belum dipaparkan secara teknis ke kami di Komisi B, belum. Tapi sebenarnya secara keseluruhan sepakat,” ungkapnya.
Ia berharap proses harmonisasi lanjutan di Kementerian Hukum dan HAM tidak kembali menemui kendala sehingga Ranperda parkir dapat segera dibahas dan dituntaskan.
“Kalau selesai, kita bikin Pansusnya, sudah jalan, insyaallah selesai tahun ini,” tukas Basdir.
Penulis: Nursinta
