KabarMakassar.com -- Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Kota Makassar pada 2026 diperkirakan berada di kisaran Rp200 miliar lebih.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mendorong pemerintah kota (Pemkot) mengoptimalkan serapan anggaran agar angka tersebut dapat ditekan.
Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Suharmika, mengatakan angka proyeksi SILPA tersebut masih dapat berubah hingga akhir tahun, baik bertambah maupun berkurang.
"Jadi asumsi SILPA mungkin diproyeksi di tahun ini ada sekitar Rp200-an miliar. Tapi ini kemungkinan bisa juga bertambah atau bisa berkurang daripada jumlah asumsi ini," kata Suharmika.
Menurut Sekretaris DPD II Partai Golkar Kota Makassar itu, proyeksi tersebut telah disampaikan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar.
DPRD berharap pemerintah kota dapat mempercepat realisasi program sehingga anggaran yang telah dialokasikan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat.
"Kami berharap SILPA ini bisa ditekan turun agar manfaat daripada uang rakyat ini kembali ke rakyat, bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat dengan optimalisasi penyerapan anggaran," ujarnya.
Suharmika menilai peningkatan serapan anggaran menjadi pekerjaan penting pemerintah kota hingga akhir 2026. Ia menyebut target serapan yang dibahas dalam Banggar berada di kisaran 90 persen lebih.
"Ini menjadi PR penting bagi pemerintah kota bagaimana memaksimalkan serapan anggaran agar potensi SILPA-nya tidak besar," katanya.
Dorongan tersebut juga berkaitan dengan realisasi anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai masih rendah. Suharmika menyebut mayoritas SKPD belum mencapai tingkat serapan 50 persen.
Karena itu, DPRD meminta SKPD mengevaluasi program yang tidak memungkinkan direalisasikan dalam sisa waktu tahun anggaran. Anggaran untuk program yang tidak dapat dijalankan dinilai lebih baik diarahkan pada kegiatan yang masih memungkinkan terlaksana dan memberi manfaat bagi masyarakat.
"Kami meminta seluruh SKPD melihat program-program mana saja yang tidak sanggup untuk dijalankan. Lebih baik itu tidak dibelanjakan, lebih baik dialihkan ke program yang lebih bermanfaat dan dapat dijalankan dalam waktu-waktu terakhir ini," jelasnya.
Suharmika juga menyinggung realisasi SILPA Makassar pada 2025 yang berdasarkan hasil pemeriksaan BPK mencapai sekitar Rp699 miliar. DPRD berharap kondisi tersebut tidak kembali terjadi pada tahun anggaran 2026.
"Kalau asumsinya Rp200 miliar lebih, kita berharap ini bisa dipres lagi turun agar manfaat daripada program yang sudah direncanakan oleh pemerintah kota bisa terlaksanakan dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," tuturnya.
Selain persoalan serapan, Suharmika menyebut aspek perencanaan menjadi salah satu hal yang perlu dievaluasi. Menurut dia, perencanaan yang belum matang dapat memengaruhi pelaksanaan program dan berujung pada rendahnya realisasi anggaran.
"Yang menjadi kendala utama kenapa sampai serapan anggaran kita tidak bisa terserap secara optimal, karena perencanaan. Dasar perencanaan ini yang perlu menjadi bahan evaluasi daripada pemerintah kota dan tim TAPD," ungkapnya.
Ia berharap seluruh dokumen perencanaan untuk program 2027 dapat dituntaskan sejak pembahasan perubahan anggaran tahun ini. Dengan begitu, pelaksanaan program dapat dimulai sejak awal tahun.
"Agar seluruh dokumen perencanaan ini bisa dituntaskan di perubahan ini untuk program di 2027. Agar di 2027 di awal tahun itu sudah bisa berjalan seluruh program dan agenda daripada pemerintah kota," tukas Suharmika.
Penulis: Nursinta
