KabarMakassar.com -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toraja Utara, Sulawesi Selatan, mengklaim angka stunting di wilayahnya mengalami penurunan signifikan, dari kisaran 27–28 persen pada periode 2024–2025 menjadi sekitar 14 persen pada 2026.
Meski menunjukkan perkembangan positif, pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah kendala dalam percepatan penurunan stunting, mulai dari keterbatasan akses air bersih dan sanitasi hingga belum optimalnya pemenuhan nutrisi bagi keluarga berisiko stunting.
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Pemantauan Perkembangan Keluarga Risiko Stunting (KRS) dan Pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) yang digelar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Kabupaten Toraja Utara di Ruang Pola Kantor Bupati, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin Wakil Bupati Toraja Utara sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Andrew Branch Silambi, bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, Amos Sarungallo, serta Kepala Dinas P2KB Toraja Utara, Yohanis Moni'.
Pertemuan ini juga melibatkan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), perwakilan 11 kecamatan, koordinator penyuluh keluarga berencana (KB), serta pemangku kepentingan terkait.
Wakil Bupati Toraja Utara, Andrew Branch Silambi, mengatakan stunting tidak hanya berkaitan dengan gangguan pertumbuhan anak, tetapi juga menjadi ancaman terhadap kualitas sumber daya manusia pada masa mendatang.
Menurutnya, penanganan stunting membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, bukan hanya pemerintah daerah, tetapi juga organisasi masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat secara luas.
Ia menyebut, perkembangan angka stunting di Toraja Utara menunjukkan hasil yang cukup progresif setelah berbagai upaya pendampingan dan intervensi dilakukan secara berkelanjutan.
Angka stunting yang sebelumnya berada pada kisaran 27–28 persen pada periode 2024–2025, menurut Andrew, kini tercatat sekitar 14 persen.
Penurunan tersebut disebut sebagai hasil dari berbagai upaya pemerintah daerah bersama Tim Pendamping Keluarga (TPK), termasuk edukasi, pendampingan keluarga, serta pelaksanaan intervensi untuk memperbaiki kondisi kesehatan dan gizi anak.
"Target yang ingin kita capai adalah mewujudkan generasi emas Toraja Utara yang sehat, cerdas, dan unggul. Untuk itu, diperlukan kerja sama dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat," ungkap Andrew.
Sementara itu, Kepala Dinas P2KB Kabupaten Toraja Utara, Yohanis Moni', memaparkan hasil pemantauan terhadap keluarga berisiko stunting yang menjadi sasaran pendampingan.
Berdasarkan data yang disampaikan, terdapat 1.598 ibu hamil yang tercatat sebagai sasaran pendampingan, dengan capaian sebesar 61 persen.
Untuk ibu pascapersalinan, tercatat 438 orang sebagai sasaran, sementara jumlah pendampingan yang dilaporkan mencapai 798 dengan persentase capaian sebesar 100 persen.
Adapun sasaran bayi di bawah dua tahun atau baduta berusia 0–23 bulan tercatat sebanyak 1.632 orang, dengan jumlah pendampingan yang dilaporkan mencapai 2.801 dan persentase capaian 100 persen.
Data tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi dalam menentukan langkah intervensi bagi keluarga berisiko stunting di Kabupaten Toraja Utara.
Namun, Yohanis mengungkapkan masih terdapat sejumlah persoalan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Salah satunya adalah keterbatasan akses terhadap jamban sehat dan air bersih yang memadai pada sejumlah keluarga sasaran di beberapa wilayah kecamatan.
Selain itu, masih ditemukan faktor risiko kehamilan 4T, yakni terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat jarak kehamilan, dan terlalu banyak jumlah anak.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah belum optimalnya intervensi bantuan nutrisi. Berdasarkan hasil pemantauan, bantuan yang diberikan masih terbatas pada telur dan susu, dengan capaian yang dilaporkan baru sekitar 35 persen.
Selain persoalan sanitasi dan nutrisi, Dinas P2KB Toraja Utara juga menemukan ketidaksesuaian antara data keluarga berisiko stunting yang tercatat dalam aplikasi elektronik dengan kondisi faktual di lapangan.
Perbedaan tersebut antara lain dipengaruhi mobilitas penduduk serta keterbatasan kemampuan sebagian petugas dalam pengoperasian aplikasi dan pelaporan hasil pendampingan.
Keterbatasan alat ukur terstandarisasi di sejumlah posyandu dan tingkat dusun turut menjadi kendala dalam memastikan hasil pemantauan pertumbuhan anak berjalan secara akurat.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Yohanis mendorong penguatan koordinasi antara Dinas Kesehatan dan Dinas P2KB dalam melakukan pemutakhiran data keluarga berisiko stunting secara berkala.
Langkah tersebut dinilai penting agar pelaksanaan intervensi dapat menjangkau keluarga yang benar-benar membutuhkan pendampingan.
Pemerintah desa atau lembang dan kelurahan juga diharapkan mengoptimalkan alokasi anggaran untuk mendukung perbaikan sanitasi, penyediaan jamban sehat, serta akses air bersih.
Selain itu, peningkatan kapasitas Tim Pendamping Keluarga melalui orientasi, pelatihan, dan bimbingan teknis perlu diperkuat, khususnya dalam pengoperasian aplikasi serta penyusunan laporan pendampingan.
Pemenuhan alat ukur terstandarisasi di posyandu juga menjadi perhatian untuk mendukung pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak secara lebih tepat.
Yohanis berharap hasil monitoring tersebut dapat menjadi dasar dalam menyusun langkah intervensi sekaligus meningkatkan efektivitas koordinasi lintas sektor.
Pemkab Dorong Keterlibatan Orang Tua Asuh
Dalam arahannya, Andrew menegaskan bahwa program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau GENTING menjadi salah satu pendekatan untuk memperluas keterlibatan berbagai pihak dalam penanganan keluarga berisiko stunting.
Melalui program tersebut, pemerintah daerah mengajak organisasi, dunia usaha, hingga masyarakat untuk berperan sebagai orang tua asuh yang memberikan dukungan sesuai kebutuhan keluarga sasaran.
Sasaran pendampingan meliputi ibu hamil, ibu menyusui, keluarga dengan anak usia di bawah dua tahun, serta keluarga lainnya yang memiliki faktor risiko stunting.
Dukungan yang diberikan tidak hanya berupa bantuan makanan bergizi, tetapi juga dapat mencakup penyediaan air bersih, pembangunan jamban sehat, perbaikan rumah layak huni, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan edukasi pengasuhan anak.
Andrew menilai penanganan stunting tidak dapat dilakukan hanya melalui intervensi gizi, tetapi juga perlu menyentuh persoalan lingkungan, kesehatan, ekonomi, dan pola pengasuhan keluarga.
Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan memperkuat koordinasi agar program yang dijalankan saling mendukung dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program penurunan stunting, termasuk para dermawan yang bersedia menjadi orang tua asuh melalui program GENTING.
Menurutnya, kepedulian berbagai pihak diharapkan mampu membantu mempercepat penanganan keluarga berisiko stunting sekaligus memperkuat kualitas kesehatan generasi muda Toraja Utara.
Mengakhiri arahannya, Andrew secara resmi membuka kegiatan Pemantauan Perkembangan Keluarga Risiko Stunting dan Pelaksanaan GENTING tingkat Kabupaten Toraja Utara Tahun 2026 yang melibatkan 11 kecamatan.
Melalui evaluasi dan koordinasi tersebut, Pemkab Toraja Utara berharap pelaksanaan intervensi semakin tepat sasaran, sehingga penurunan angka stunting dapat terus berlanjut secara berkelanjutan.
Penulis: Jerni Bening
