KabarMakassar.com -- Jenderal TNI (Purn.) M. Jusuf, tokoh militer asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026).
Penghargaan tersebut diberikan atas jasa dan pengabdiannya dalam perjuangan kemerdekaan, bidang militer, serta pemerintahan Indonesia.
Mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) itu menjadi salah satu dari 19 tokoh yang menerima gelar Pahlawan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 93/TK/Tahun 2026.
Penganugerahan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, dengan penghargaan diterima oleh perwakilan keluarga ahli waris.
Jenderal M. Jusuf dikenal sebagai salah satu tokoh militer berpengaruh yang pernah menduduki berbagai jabatan strategis, mulai dari Panglima Kodam XIV/Hasanuddin, Menteri Perindustrian, Panglima ABRI, Menteri Pertahanan dan Keamanan, hingga Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Selain kiprahnya di dunia militer dan pemerintahan, M. Jusuf juga dikenang melalui kontribusinya dalam kegiatan sosial dan keagamaan, termasuk prakarsa pembangunan Masjid Al-Markaz Al-Islami di Makassar.
Lahir dari Keluarga Bangsawan Bugis di Bone
Jenderal M. Jusuf memiliki nama lengkap Andi Muhammad Jusuf Amir. Ia lahir di Kajuara, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, pada 23 Juni 1928.
M. Jusuf merupakan putra pasangan Andi Tappu Amir Arung Kajuara dan Petta Bunga. Ia berasal dari keluarga bangsawan Bugis yang memiliki hubungan kekerabatan dengan lingkungan Kerajaan Bone.
Meski lahir dengan gelar kebangsawanan Andi, M. Jusuf kemudian memilih menanggalkan gelar tersebut dari namanya.
Sejak usia muda, M. Jusuf telah menunjukkan ketertarikan terhadap perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, M. Jusuf yang saat itu berusia 17 tahun bergabung dengan para pemuda pejuang.
Ia kemudian bergabung dalam Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS), organisasi yang menjadi bagian dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
Dalam perjalanan awal karier militernya, M. Jusuf pernah dipercaya menjadi ajudan Letnan Kolonel Kahar Muzakkar di Yogyakarta.
Pengalaman tersebut menjadi bagian dari perjalanan panjangnya di lingkungan militer hingga dipercaya menduduki sejumlah posisi penting.
Dari Pejuang Kemerdekaan hingga Panglima Kodam Hasanuddin
Karier militer M. Jusuf terus berkembang seiring dengan berbagai penugasan yang dijalaninya setelah Indonesia merdeka.
Ia memulai perjalanan sebagai perwira militer dan kemudian menduduki sejumlah jabatan dalam struktur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Pada 1960, M. Jusuf dipercaya menjabat Panglima Kodam XIV/Hasanuddin di Makassar.
Jabatan tersebut menempatkannya pada posisi strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dan menjalankan tugas-tugas militer di wilayah Sulawesi.
Pengalamannya dalam berbagai penugasan menjadi salah satu bagian penting dari perjalanan kariernya sebelum memasuki pemerintahan pusat.
M. Jusuf kemudian dipercaya memegang jabatan Menteri Perindustrian pada masa pemerintahan Presiden Soekarno.
Kariernya sebagai menteri berlanjut pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, sebelum kembali menduduki jabatan tertinggi dalam struktur militer Indonesia.
Menjadi Panglima ABRI dan Menteri Pertahanan
Pada 29 Maret 1978, M. Jusuf dilantik sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
Dalam jabatan tersebut, ia sekaligus mengemban tanggung jawab sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan hingga 1983.
Selama memimpin ABRI, M. Jusuf dikenal memberikan perhatian terhadap kesejahteraan prajurit dan hubungan antara institusi militer dengan masyarakat.
Salah satu program yang melekat pada kepemimpinannya adalah ABRI Masuk Desa, yang menjadi bagian dari upaya melibatkan prajurit dalam kegiatan pembangunan di wilayah perdesaan.
Program tersebut kemudian dikenal sebagai salah satu pendahulu dalam perkembangan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).
Selain menjalankan program pembangunan, M. Jusuf juga dikenal memiliki kebiasaan mengunjungi langsung para prajurit yang bertugas di berbagai daerah.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi personel, termasuk mereka yang bertugas di wilayah terpencil dan daerah dengan keterbatasan fasilitas.
Perhatian terhadap kondisi prajurit menjadi salah satu ciri kepemimpinannya selama menjabat sebagai Panglima ABRI.
Masa jabatannya sebagai Panglima ABRI berakhir pada 1983.
Dua Periode Memimpin Badan Pemeriksa Keuangan
Setelah menyelesaikan tugas sebagai Panglima ABRI dan Menteri Pertahanan dan Keamanan, M. Jusuf kembali dipercaya mengemban jabatan penting dalam pemerintahan.
Ia diangkat menjadi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan menjabat selama dua periode, yakni 1983–1988 dan 1988–1993.
Dalam lembaga tersebut, M. Jusuf menjalankan tanggung jawab di bidang pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.
Penugasannya di BPK sekaligus menandai berlanjutnya pengabdian M. Jusuf setelah meninggalkan jabatan di lingkungan militer.
Selama puluhan tahun, perjalanan kariernya mencakup berbagai bidang, mulai dari perjuangan kemerdekaan, pertahanan dan keamanan, perindustrian, hingga pengawasan keuangan negara.
Prakarsai Pembangunan Masjid Al-Markaz Al-Islami
Di luar jabatan militer dan pemerintahan, M. Jusuf turut memberikan kontribusi dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Sulawesi Selatan.
Salah satu kiprahnya yang dikenal luas adalah prakarsa pembangunan Masjid Al-Markaz Al-Islami di Kota Makassar.
Masjid tersebut kemudian berkembang menjadi salah satu pusat kegiatan ibadah dan keagamaan masyarakat di Sulawesi Selatan.
Keberadaan Masjid Al-Markaz Al-Islami menjadi bagian dari warisan pengabdian M. Jusuf yang masih dapat dirasakan masyarakat hingga saat ini.
Setelah mengakhiri perjalanan panjangnya di lingkungan pemerintahan, M. Jusuf menghabiskan masa akhir kehidupannya di Makassar.
Ia meninggal dunia pada 8 September 2004 dalam usia 76 tahun dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Panaikang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Lebih dari dua dekade setelah wafat, pengabdian Jenderal M. Jusuf kembali memperoleh penghormatan melalui penganugerahan gelar Pahlawan Nasional pada 10 November 2026.
Penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan negara terhadap perjalanan panjang tokoh asal Bone itu dalam perjuangan kemerdekaan, kepemimpinan militer, pemerintahan, serta kontribusinya bagi masyarakat Indonesia.
