KabarMakassar.com — Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Profesor Abrar Saleng menuturkan dirinya akan menyiapkan materi menjelang debat calon Wakil presiden pada Minggu 21 Januari 2024 mendatang.
Dimana hal itu menyusul dirinya ditunjuk menjadi panelis oleh KPU RI dari 11 orang yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
“Iya sudah ditetapkan KPU RI berdasarkan kompetensi masing-masing di bidangnya,”ungkap Prof Abrar Saleng saat dikonfirmasi KabarMakassar.com, Kamis (18/1).
“Selain itu dimana panelis juga yang punya keahlian yang mumpuni. Dan Panaelis tidak berafiliasi kepada capres-cawapres tertentu dan berintegritas. Sekarang sudah di Jakarta, siap dikarantina. Karena 19 Januari semua sudah harus kumpul,”jelasnya.
Terkait tema debat cawapres mendatang, Prof Abrar menjelaskan belum bisa membeberkan kepada publik.
“Kalau teman yang sudah ditetapkan oleh KPU seperti sumber daya alam, hukum agraria dll,”ujarnya.
Sekretaris Unhas Makassar Prof Sumbangan Baja menilai sosok Prof Abrar Saleng sangat tepat menjadi panelis dimana menyangkut soal hukum di sejumlah bidang seperti hukum agraria.
Prof. Abrar Saleng adalah seorang guru besar Fakultas Hukum Unhas yang menguasai isu-isu agraria, pertambangan dan penguasaan sumberdaya alam. Ditambah memiliki pengalaman luas bersentuhan langsung dengan dinamika industri pertambangan dari hulu hingga hilir.
Dimana kata dia, bahwa Prof Abrar juga dikenal luas sebagai salah satu pakar hukum yang sering dimintai pendapatnya mengenai operasionalisasi UU Minerba dan konsekuensinya terhadap hilirisasi sumberdaya alam.
“Prof Abrar sangat menguasai isu tata kelola SDA di Indonesia. Maka sangat pantas dan layak beliau menjadi salah satu panelis pada debat capres mendatang,”ucap Prof Sumbangan Baja kepada kabarmakassar.com.
Sementara itu, Prof Abrar Saleng dikenal guru besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Dimana, keahliannya berfokus di bidang hukum agraria dan sumber daya alam.
Berikut profil lengkap Abrar Saleng lahir di Rappang, 19 April 1963 dikutip melalui lawfaculty.unhas.ac.id.
Sejak kecil ia sudah bercita-cita untuk menjadi seorang dosen. Sosok Abrar menamatkan pendidikannya dari SD hingga SMA di Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan.
Ia kemudian lanjut ke perguruan tinggi dan mengambil program studi Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin dan jurusan teknik pertambangan UVRI pada tahun 1988.
Setelah lulus S1, Abrar kembali melanjutkan studi untuk gelar magister hukum di Unhas tahun 1994. Sekaligus saat itu ia juga sudah tercatat sebagai dosen hukum di Unhas.
Abrar kemudian meraih gelar S3 di Universitas Padjajaran pada tahun 1999. Semasa berkarir sebagai dosen, ia sudah menulis beberapa buku soal hukum agraria, hukum pertambangan dan hukum sumber daya alam.
Dimana pada tahun 2023 lalu, Prof Abrar Saleng merupakan salah satu orang yang ditunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD bergabung dalam Tim Reformasi Hukum.
Tim tersebut menghasilkan naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undangan untuk masuk ke prolegnas.
16 Karya Prof Abrar Saleng:
1.Hukum pertambangan
2.Kapita Selekta Hukum Sumber Daya Alam 3.Bahan Ajar Hukum Agraria
4.Hukum Pertambangan
5.Risiko-Risiko Dalam Eksplorasi Dan Eksploitasi Pertambangan Serta Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak
6.Traditional shipping transport safety case study: Phinisi fleet (A study on stability, strength and human resources)
7.International Refereed Journal of Engineering and Science (IRJES)
8.Hubungan Hukum antara Pemerintah dengan Badan Usaha Swasta dalam Berbagai Pola Kontrak Kerjasama Pengusahaan Pertambangan
9.Nature of exploitation of forest resources towards the welfare of the customary law community in Maluku Province (perspectives on Pancasila Law and legal pluralism)
10.Strength analysis of traditional ships in efforts to improve sea transportations safety in Indonesia
11.Penegakan Hukum dalam Era Reformasi
12.Food agricultural land legal protection to improve food security in Indonesia
13.Government policy in the natural resource management of local community
14.Peran Kantor Badan Pertanahan Nasional dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Sesuai Dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
15.The Existence of Adat Law Community in Indonesian Legal Regulations
16.The Connection of Authority between Central Government and Regional Government in Managing Mining and Forestry in Papua.
