KabarMakassar.com -- Prevalensi stunting di Sulawesi Selatan (Sulsel) masih mencapai 23,3 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 19,8 persen. Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, Evi Mustikawati Arifin, mengatakan angka prevalensi tersebut merujuk pada Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024.
Hingga November 2026, hasil survei untuk tahun 2025 belum diterbitkan sehingga data tersebut masih menjadi acuan pemerintah daerah dalam melihat kondisi stunting di Sulsel.
Selisih prevalensi stunting Sulsel dengan angka nasional mencapai 3,5 poin persentase. Pemerintah daerah menargetkan prevalensi stunting di Sulsel dapat ditekan hingga berada di bawah rata-rata nasional melalui berbagai intervensi yang menyasar anak dan keluarga.
"Kalau prevalensi untuk Sulsel saat ini, menurut SSGI 2024, karena 2025 belum keluar, itu kita berada di 23,3 persen, masih di atas dari nasional, yaitu 19,8 persen. Tentu ke depannya sesuai harapan dengan Bapak Gubernur, prevalensi untuk stunting di Sulsel bisa di bawah dari prevalensi nasional Indonesia," kata Evi, Sabtu (7/11/2026).
Salah satu langkah yang dilakukan Dinas Kesehatan Sulsel melalui program Aksi Stop Stunting dengan melibatkan kader desa, kelurahan, dan Tim Penggerak PKK. Sebanyak 3.060 kader telah mengikuti pelatihan untuk menjalankan pendampingan keluarga sasaran selama dua bulan hingga Desember 2026.
Para kader bertugas memantau kondisi anak, mendampingi keluarga, serta membantu memastikan intervensi pemerintah berjalan di tingkat masyarakat. Pendampingan dilakukan secara langsung agar kebutuhan anak yang masuk dalam sasaran penanganan stunting dapat terpantau.
Evi mengakui pelaksanaan program di lapangan masih berpotensi menghadapi kendala, terutama keterbatasan jaringan internet di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut dapat memengaruhi proses pendataan dan pelaporan oleh kader selama menjalankan tugasnya.
Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, Dinas Kesehatan Sulsel menyiapkan formulir pendataan manual bagi daerah yang telah diidentifikasi mengalami gangguan sinyal. Dengan mekanisme tersebut, pendataan tetap dapat dilakukan meskipun akses internet tidak tersedia.
"Tentu tidak ada yang sempurna dan kami berharap dari pelaksanaan ini nanti tentu akan ada monitoring dan evaluasi. Untuk saat ini yang mungkin saja terjadi adalah terkait dengan jaringan internet," ungkapnya.
"Dan untuk mengantisipasi kondisi tersebut adalah mengadakan form secara manual, dan itu kami sudah siapkan di seluruh daerah-daerah yang kita sudah identifikasi terjadinya gangguan sinyal," lanjut Evi.
Selain pendampingan, pemerintah juga menjalankan intervensi pemenuhan gizi melalui pemberian multivitamin, susu formula atau Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK), serta Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di seluruh kabupaten dan kota.
Sulsel juga memperoleh bantuan dari Kementerian Kesehatan berupa Ready-to-Use Therapeutic Food (RUTF), yakni makanan terapi siap konsumsi untuk anak yang membutuhkan penanganan gizi. Bantuan tersebut diberikan secara gratis kepada sekitar 1.200 penerima manfaat dengan total 184.350 saset.
"Iya gratis, sekitar 184.350 saset untuk sekitar 1.200-an penerimanya," pungkasnya.
Penulis: Syamsi Nur Fadhila
