KabarMakassar.com -- Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan membongkar praktik pengoplosan gas LPG subsidi 3 kilogram ke dalam tabung nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram di Kota Makassar. Seorang pria berinisial AA (47) diamankan setelah diduga menjalankan bisnis ilegal tersebut sejak Agustus 2026.
Dari praktik penyalahgunaan gas bersubsidi itu, tersangka diduga telah menjual sedikitnya 510 tabung LPG hasil pengoplosan dengan keuntungan mencapai Rp55,2 juta.
Pengungkapan kasus dilakukan melalui penggerebekan di Jalan Kedamaian Selatan I, BTP Blok F, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Selasa (10/11/2026) siang.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, Kombes Pol Taufik Herdiansyah Zeinardi, melalui Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto, menjelaskan bahwa tersangka menjalankan aksinya dengan memanfaatkan LPG 3 kilogram yang merupakan barang bersubsidi pemerintah.
Gas tersebut diperoleh dari sejumlah pangkalan dan toko campuran sebelum dipindahkan ke tabung LPG nonsubsidi untuk dipasarkan kembali.
"Pelaku telah menjalankan aktivitas ilegal ini sejak Agustus 2026. Modusnya memindahkan isi gas LPG 3 kilogram bersubsidi ke tabung nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram," ungkap pihak kepolisian.
Berdasarkan hasil penyelidikan, gas yang telah dipindahkan ke tabung nonsubsidi tersebut kemudian dijual kepada masyarakat dan sejumlah warung makan di wilayah Kota Makassar.
Dalam menjalankan bisnisnya, tersangka memasarkan LPG ukuran 5,5 kilogram seharga Rp100 ribu per tabung dengan keuntungan bersih sekitar Rp60 ribu.
Sementara untuk tabung ukuran 12 kilogram, tersangka menjualnya seharga Rp200 ribu dengan keuntungan yang disebut mencapai Rp120 ribu per tabung.
Keuntungan tersebut diperoleh dari selisih harga gas bersubsidi yang dibeli tersangka dengan harga jual LPG nonsubsidi hasil pengoplosan.
Praktik tersebut diduga telah berlangsung sekitar tiga bulan sebelum akhirnya terungkap melalui penggerebekan aparat kepolisian.
Dalam penggerebekan tersebut, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk menjalankan aktivitas pengoplosan LPG.
Polisi mengamankan sebanyak 100 tabung LPG subsidi ukuran 3 kilogram, 21 tabung LPG nonsubsidi ukuran 12 kilogram, serta enam tabung LPG nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram.
Selain itu, petugas menyita dua unit timbangan, 13 alat transfer gas, 50 segel tabung, dan satu unit mobil bak terbuka yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional tersangka.
Seluruh barang bukti tersebut diamankan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Pengungkapan kasus ini menjadi perhatian karena LPG 3 kilogram merupakan komoditas bersubsidi yang penyalurannya ditujukan kepada konsumen tertentu sesuai ketentuan pemerintah.
Penyalahgunaan LPG subsidi melalui pemindahan isi ke tabung nonsubsidi tidak hanya berpotensi merugikan penyaluran subsidi, tetapi juga menimbulkan risiko keselamatan bagi masyarakat.
Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi mengapresiasi langkah Ditreskrimsus Polda Sulsel dalam mengungkap dugaan penyalahgunaan LPG bersubsidi tersebut.
Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, mengungkapkan bahwa lokasi pengoplosan yang digunakan tersangka merupakan bekas pangkalan LPG 3 kilogram.
Menurutnya, pangkalan tersebut sudah tidak lagi beroperasi sejak 3 November 2023.
Pertamina juga telah menerbitkan surat Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) terhadap pangkalan tersebut, sehingga lokasi itu tidak lagi berstatus sebagai pangkalan resmi yang beroperasi dalam jaringan penyaluran LPG subsidi.
Selain persoalan penyalahgunaan subsidi, Pertamina mengingatkan masyarakat mengenai bahaya praktik pemindahan isi LPG yang dilakukan secara ilegal.
Proses pengoplosan tanpa mengikuti standar keselamatan berpotensi menimbulkan kebocoran gas yang dapat memicu kebakaran hingga ledakan.
Risiko tersebut tidak hanya mengancam keselamatan pihak yang melakukan pengoplosan, tetapi juga masyarakat yang berada di sekitar lokasi maupun konsumen yang menggunakan tabung hasil pengisian ilegal.
Atas perbuatannya, AA kini menjalani proses hukum setelah diamankan aparat Ditreskrimsus Polda Sulsel.
Tersangka dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.
Ketentuan tersebut mengatur sanksi terhadap penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau LPG yang disubsidi pemerintah.
Atas dugaan pelanggaran tersebut, tersangka terancam hukuman pidana penjara paling lama enam tahun.
Selain itu, penyidik juga menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait dugaan pelanggaran terhadap keamanan dan standar barang yang diperdagangkan.
Dalam perkara ini, penyidik masih memproses pertanggungjawaban hukum tersangka berdasarkan barang bukti serta hasil pemeriksaan yang telah diperoleh.
Pengungkapan kasus pengoplosan LPG subsidi di Makassar tersebut sekaligus menjadi pengingat mengenai pentingnya pengawasan terhadap distribusi dan pemanfaatan energi bersubsidi agar penggunaannya sesuai dengan peruntukan dan tidak membahayakan masyarakat.
Penulis: Soleh Sibali
