KabarMakassar.com — Pengurus Komisariat Universitas Bosowa Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Makassar Sanctus Albertus Magnus Periode 2026–2027 menyerukan aksi evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa (20/10), pukul 14.00 Wita, di Flyover Jalan Urip Sumoharjo, Makassar.
Seruan aksi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan politik mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan, memperjuangkan keadilan, serta memastikan bahwa demokrasi tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
Mengusung semangat “Rakyat Bukan Sekeder Penonton, Kami Punya Suara", PMKRI Komisariat Universitas Bosowa menegaskan bahwa dua tahun pemerintahan harus menjadi momentum evaluasi terbuka terhadap pelaksanaan mandat rakyat, kualitas demokrasi, penegakan hukum, dan pemerataan kesejahteraan.
Bagi mereka, demokrasi tidak boleh berhenti pada proses elektoral. Kemenangan dalam pemilihan umum merupakan mandat untuk menjalankan pemerintahan, tetapi mandat tersebut harus tetap disertai transparansi, akuntabilitas, penghormatan terhadap kebebasan berpendapat, dan kesediaan menerima kritik dari masyarakat.
Mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penonton ketika arah bangsa ditentukan oleh kekuasaan. Kami memiliki tanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemerintahan, menyampaikan kritik, dan memperjuangkan kepentingan rakyat.
Kritik bukan bentuk kebencian terhadap negara, melainkan bagian dari tanggung jawab untuk menjaga demokrasi,” demikian sikap yang disuarakan melalui seruan aksi tersebut.
PMKRI Komisariat Universitas Bosowa juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap penegakan hukum dan perlindungan hak-hak warga negara.
Negara harus memastikan bahwa hukum berlaku secara adil, kebebasan sipil terlindungi, dan setiap kebijakan publik dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan nasional benar-benar berdampak pada kehidupan masyarakat.
Persoalan lapangan kerja, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, ketimpangan sosial, dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi ukuran penting dalam menilai keberhasilan pemerintahan.
Menurut PMKRI, pembangunan tidak cukup dinilai dari besarnya anggaran atau banyaknya program yang diluncurkan.
Keberhasilan pembangunan harus tercermin dalam perubahan nyata yang dirasakan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan warga di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan pelayanan publik.
Aksi evaluasi ini juga menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menegaskan independensi gerakan sipil.
PMKRI memandang bahwa gerakan mahasiswa harus tetap kritis dan objektif, tidak terjebak dalam fanatisme politik, serta berani memberikan apresiasi terhadap kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan koreksi terhadap kebijakan yang dinilai bermasalah.
Melalui aksi tersebut, PMKRI Komisariat Universitas Bosowa mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk terus merawat demokrasi, memperkuat partisipasi publik, dan memastikan bahwa kekuasaan dijalankan sesuai amanat konstitusi.
Kekuasaan harus diawasi, demokrasi harus dirawat, dan kesejahteraan rakyat harus menjadi tujuan utama penyelenggaraan negara.
Republik ini bukan milik segelintir elite, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia.
Ketua Komisariat PMKRI Universitas Bosowa Arya Pratama menyatakan sangat mengecam tindakan-tindakan pemerintah yang dinilai mengabaikan mandat rakyat dan mempersempit ruang demokrasi.
“Sangat mengecam tindakan dan sikap pemerintah yang abai terhadap suara rakyat; rakyat bukan sekedar penonton, kami punya suara dan hak untuk mengawal serta mengevaluasi,” jelasnya, Selasa (20/10).
Sekretaris Komisariat PMKRI Universitas Bosowa Hendrik Uki turut mengecam kebijakan yang tidak berpihak pada kesejahteraan warga.
"Sangat mengecam tindakan represif serta kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan keadilan sosial bagi masyarakat selama dua tahun kepemimpinan ini,” jelasnya.
PMKRI Komisariat Universitas Bosowa menegaskan bahwa perjuangan mahasiswa akan terus diarahkan pada penegakan keadilan, perlindungan hak-hak rakyat, dan terwujudnya kehidupan demokrasi yang sehat serta bertanggung jawab
