KabarMakassar.com — Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Kamis (20/09). Pj Gubernur Sulsel dan DPRD Sulsel sepakati APBD sehat tahun anggaran 2025.
Pendapatan daerah diketahui sebesar Rp9,378 triliun lebih, belanja daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan pembiayaan daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.
Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid menyampaikan terkait laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel.
“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan. Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” ujarnya.
Ia melanjutkan, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor serta untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga merupakan sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel yang muaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” ucapnya.
Pj Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh mengapresiasi hal tersebut yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 dalam menyusun APBD sehat.
“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.
Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk 2025.
“Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang. Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tuturnya.
Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulsel.
Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata serta fokus terhadap program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang dimasukkan ke dalam delapan program prioritas termasuk program 4+2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, juga kemiskinan ekstrem.
