KabarMakassar.com — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengumumkan penetapan tiga tokoh masyarakat sebagai Penasihat KPPU pada tanggal 24 April 2024. Mereka adalah Fuad Bawazier, Burhanudin Abdullah, dan Sahala Benny Pasaribu.
Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Ketua KPPU No. 18.1/KPPU/Kep.1/IV/2024. Dewan Penasihat ini bertugas memberikan nasihat strategis untuk mencapai tujuan Undang-Undang Persaingan Usaha dan Undang-Undang UMKM.
Ketua KPPU, M Fanshurullah Asa, yang akrab disapa Ifan, optimis dengan kehadiran Dewan Penasihat baru ini.
“Dengan kesediaan nama-nama dan tokoh besar untuk bergabung sebagai Penasihat di KPPU, insya Allah akan mampu mengangkat marwah dan kinerja KPPU ke depan, sebagai satu-satunya otoritas pengawas persaingan usaha di Republik ini,” tegas Ifan.
Fuad Bawazier, mantan Menteri Keuangan RI, memiliki pengalaman sebagai Anggota DPR periode 1999-2004 dan 2004-2009.
Burhanudin Abdullah pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di bawah Presiden Abdurrahman Wahid serta Gubernur Bank Indonesia dan Gubernur International Monetary Fund (IMF) di Indonesia.
Sahala Benny Pasaribu adalah mantan Ketua KPPU periode 2009-2010 dan Anggota KPPU periode 2006-2012. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Panitia Anggaran dan Ketua Komisi IX DPR RI, serta Deputi Menteri BUMN.
Selain Dewan Penasihat, KPPU juga membentuk Dewan Pakar yang terdiri dari tiga ahli untuk mendukung peran KPPU di masyarakat dan memperkuat arahan pimpinan terhadap hukum dan kebijakan persaingan.
“Dewan Pakar ini ditetapkan melalui Keputusan Ketua KPPU No. 18.2/KPPU/Kep.1/IV/2024 tanggal 24 April 2024,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (17/5) kemarin.
Mereka adalah Muhammad Aswan dari Universitas Hasanuddin Makassar, Taufikurrahman, seorang praktisi multi bidang, dan Widya Ais Sahla Karsayuda dari Politeknik Negeri Banjarmasin.
Ketiga Dewan Pakar tersebut resmi dilantik oleh Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa, pada tanggal 16 Mei 2024 di Kantor Pusat KPPU di Jakarta.
Penunjukan mereka diharapkan dapat mengoptimalkan peran KPPU dalam mengawasi persaingan usaha dan mendukung pengembangan kebijakan yang lebih efektif.
