KabarMakassar.com — Dalam rangka memperingati May Day, Puluhan Mahasiswa Perhimpunan Mahasiswa Katolik Repoblik Indonesia (PMKRI) Cabang Makassar melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD provinsi Sulawesi Rabu, (1/4).
Mereka menuntut dan mendorong pemerintah untuk meninjau kembali terkait UU no 6 tahun 2023 pasal 46 dan 66 Cipta Kerja untuk mewujutkan kesejahteraan pekerja atau kaum buruh.
Disisi lain DPC PMKRI Cab Makassar juga mendorong pemerintah DPRD provinsi untuk mewujutkan pendidikan gratis bagi masyarakat ekonomi kelas bawa di tanah Sulawesi Selatan.
Korlap Rival Agung mengatakan bahwa alokasi dana pendidikan yang disalurkan oleh pemerintah saat ini, belum tepat sasaran. Dimana menurutnya, masih banyak anak pejabat yang mendapatakan bantuan, sehingga terjadi ketimpangan dalam sistem pendidikan.
Menurutnya, pemerintah seharunya menyuarakan segala ketimpangan yang terjadi dalam dunia pendidikan untuk mewujutkan cita-cita anak bangsa sebagimana amanat dalam UU tahun 1945 tentang mencerdaskan kehidupan bangsa.
Di sisi lain, Donisius Dagul dalam orasinya mengungkapkan, pemerintah harus serius wujudkan pendidikan gratis secara merata.
“Saya meminta kepada pemerintah untuk serius membenahi persoalan pendidikan Nasional, salah satunya adalah program pendidikan menengah gratis yang menilai belum merata. Karna silih berganti pendidikan Nasional memburamkam wajah pendidikan kita. Selalu saja korban pendidikan adalah masyarakat, dalam hal ini para siswa dan dan wali murid, salah satunya, jika satu daerah bisa gratiskan pendidikan menengah, seharusnya pemerintah serius untuk mewujudkan seluruh daerah,” sebutnya.
Adapun beberapa point tuntutan yang disuarakan oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI Makassar):
1. Tolak UU cipta kerja
2. Hentikan komersilisasi dalam dunia Pendidikan
3. Wujutkan Pendidikan gratis
Aksi yang dilakukan oleh PMKRI ini, disambut oleh perwakilan anggota DRPD fraksi Demokrat Komisi C, Andi Januar yang mengatakan, akan bersama-sama berjuang melawan ketidakadilan yang terjadi.
“Tentu akan kita kawal terus isu nasional maupun isu regional untuk mewujutkan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ujarnya.
