KabarMakassar.com -- Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan tercatat 669,63 ribu orang atau 7,24 persen pada Maret 2026. Angka tersebut turun 15,51 ribu orang dibandingkan September 2025.
Penurunan kemiskinan ini menjadi salah satu indikator kesejahteraan yang dipaparkan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dalam rapat paripurna peringatan Hari Jadi ke-357 Sulsel, Senin (19/10).
Selain kemiskinan, pemerintah provinsi mencatat penurunan tingkat pengangguran terbuka dan ketimpangan pengeluaran penduduk. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulsel juga terus meningkat dalam tiga tahun terakhir.
Dalam sambutannya, Andi Sudirman menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulsel mencapai 5,59 persen secara tahunan (year on year) pada triwulan II 2026.
“Pertumbuhan ini berdampak signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan penurunan jumlah penduduk miskin,” kata Andi Sudirman.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan dalam sambutan tersebut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulsel pada Mei 2026 tercatat 4,66 persen. Angka ini turun 0,29 poin persentase dibandingkan Februari 2026.
Sementara itu, ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur melalui Gini Ratio juga mengalami penurunan. Pada Maret 2026, Gini Ratio Sulsel tercatat sebesar 0,355, lebih rendah 0,008 poin dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 0,363.
Perbaikan juga terlihat pada indikator pembangunan manusia. IPM Sulsel meningkat dari 74,60 pada 2023 menjadi 75,18 pada 2024, kemudian mencapai 75,92 pada 2025.
Andi Sudirman menjelaskan peningkatan IPM tersebut didorong oleh perbaikan kualitas hidup masyarakat dalam tiga dimensi dasar.
“Peningkatan ini didorong oleh membaiknya kualitas hidup manusia melalui tiga dimensi dasar, yaitu kualitas kesehatan, pengetahuan, dan standar hidup layak,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengusung tema “Ekonomi Tumbuh, Swasembada Pangan, Jaya Infrastruktur” dalam peringatan HUT ke-357 Sulsel. Tema tersebut menempatkan pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, dan pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari agenda pembangunan daerah.
Penulis: Syamsi Nur Fadhila
