kabarbursa.com
kabarbursa.com
News  

Pendistribusian Bibit Padi di Jeneponto Diduga Dipolitisasi dan Menyalahi Aturan

Pendistribusian Bibit Padi di Jeneponto Diduga Dipolitisasi dan Menyalahi Aturan
Pendistribusian bantuan bibit padi untuk kelompok tani di Desa Bulujaya, Kecamatan Bangkala Barat, Jeneponto (Dok : Ist).
banner 468x60

KabarMakassar.com — Pendistribusian bantuan bibit padi untuk kelompok tani di Kelurahan Bulujaya, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan diduga menyalahi mekanisme penyaluran.

Kesalahan prosedur pendistribusian 10 ton bibit padi ini diduga dilakukan oleh anggota PPK tanpa melalui titik koordinat masing-masing kelompok Tani.

Pemprov Sulsel

Dugaan kesalahan prosedur pendistribusian ini ditemukan langsung oleh Camat Bangkala Barat, Andi Bacsran saat ingin memastikan asal muasal bantuan tersebut.

“Saya sudah cerita dengan PPKnya dia bilang ketua kelompok sendiri yang mengambil, jadi saya pertanyakan kenapa bisa kelompok tani sendiri yang mengambil, baru ini kan harus ada titik koordinat, kalau satu kelompok Tani itu berarti hanya satu titik koordinat,” ucap Camat Bangkala Barat saat dikonfirmasi, Jumat (1/11).

Padahal sesuai peraturan, penyaluran bantuan ini harus berdasarkan dengan titik koordinat setiap kelompok tani. Namun apa yang ditemukannya dilokasi ternyata tidak sesuai realita.

Tak pelak, hal ini kemudian berbanding terbalik dengan penyaluran bantuan bibit yang terdapat di Desa Beroanging belum lama ini.

“Karena satu kelompok harus satu koordinat, itu pun juga desa Beronging, bangkala barat juga ada benih padi dia dapat tapi sesuai dengan titik koordinat, sementara ini yang di Bulujaya kenapa yang dipanggil ketua kelompoknya,” imbuhnya.

Disisi lain, pendistribusian ini juga dicurigai oleh Masyarkat terkait adanya indikasi politik di Pilkada Serentak Tahun 2024. Hal ini berdasarkan informasi yang beredar luas di Masyarakat saat ini. Akan tetapi hal itu enggan dipastikan Andi Bacsran.

“Kalau soal itu, saya tidak berani pastikan, karena bantuan ini kan langsung dari Kementerian dan langsung dibagikan ke Kelompok tani, hanya saja kalau bisa, bantuan ini jangan dibagi dulu, karena situasinya saat ini sedang Pilkada. Apalagi informasi yang beredar banyak yang curiga kalau bantuan ini bisa di politisasi,” tandasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pertanian Jeneponto, Achmad Tunru mengatakan pihaknya sengaja melakukan hal ini.

Mengingat kata dia, waktu yang sangat terbatas meski di dalam aturan tidak sesuai dengan titik koordinat masing masing kelompok tani.

“Bantuan ini dibagi ke kelompok karena lokasinya saling berdekatan misalnya ada satu kelompok berdekatan 3 atau 4 kelompok disatukan di situ saja. Disitulah baru diambil karena kan aturannya itu. Nah, mungkin terbatas juga waktunya ini truk yang disewa dari sana,” imbuhnya.

Meski bantuan tersebut dibagikan di satu lokasi, Achmad mengklaim jika bantuan ini sudah tepat sasaran.

“Ada bukti tanda terimanya di kelompok itu, siapa siapa nama ketuan kelompoknya, kecuali kalau misalnya ada kelompok yang merasa tidak menerima itu baru salah,” timpalnya.

Menurutnya, bantuan ini disalurkan dikarenakan musim hujan sudah tiba sehingga pendistribusian ini dilakukan lebih awal.

Dia juga membantah, bahwa bantuan ini disinyalir ada kaitannya dengan kondisi politik yang saat ini sedang berlangsung.

“Ini murni kebutuhan warga, karena musim hujan sudah tiba, jadi bantuan ini disalurkan terlebih dahulu,” pungkasnya.