KabarMakassar.com -- Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tengah menjajaki skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk membiayai kelanjutan pembangunan Kereta Api Trans Sulawesi di Sulawesi Selatan. Upaya melibatkan investor swasta tersebut akan dimaksimalkan sebelum pemerintah kembali mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, mengatakan skema KPBU menjadi salah satu alternatif yang sedang diupayakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur perkeretaapian. Melalui pola kerja sama tersebut, pemerintah berharap pihak swasta dapat mengambil bagian dalam pembiayaan proyek.
"Skema yang sekarang ini dengan Kementerian Perhubungan itu mengupayakan supaya menjadi kerja sama pemerintah dan badan usaha," kata Iwan Aras, beberapa waktu lalu.
Menurut Iwan, Komisi V DPR RI memberikan kesempatan kepada Kementerian Perhubungan untuk mencari mitra usaha yang memiliki ketertarikan sekaligus kemampuan mendukung proyek tersebut. Penjajakan investasi perlu dilakukan secara maksimal agar pembangunan Kereta Api Trans Sulawesi memiliki alternatif sumber pendanaan di luar anggaran negara.
Meski demikian, keterlibatan swasta bukan satu-satunya pilihan pembiayaan yang disiapkan pemerintah. Apabila upaya mencari investor tidak mendapatkan respons sesuai harapan, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali penggunaan APBN untuk melanjutkan pembangunan.
"Kalau kita melihat tidak ada ketertarikan dari pihak swasta, tentu kita harus mengintervensi melalui APBN lagi," ujarnya.
Iwan mengatakan pihaknya akan terus mendorong Kementerian Perhubungan agar memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menemukan mitra investasi yang tepat. Keputusan mengenai skema pembiayaan berikutnya diharapkan dapat diambil setelah proses penjajakan dengan pihak swasta memperoleh kejelasan.
"Kami akan coba mendorong, memberi waktu kepada Kementerian Perhubungan untuk bisa mencari mitra kerja yang tepat untuk ikut investasi di wilayah tersebut," jelasnya.
Selain kebutuhan pendanaan, persoalan pembebasan lahan masih menjadi tantangan dalam pengembangan jalur kereta api tersebut. Iwan menyebut terdapat sejumlah bidang tanah yang belum selesai proses penyelesaiannya karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat di beberapa wilayah.
Kondisi tersebut membutuhkan penanganan melalui komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dengan pihak-pihak terkait. Proses penyelesaian lahan juga terus diupayakan melalui mediasi bersama Kementerian Perhubungan agar persoalan yang muncul tidak menghambat tahapan pembangunan.
Menurutnya, kepastian penyelesaian persoalan lahan menjadi bagian penting dalam memastikan proyek dapat berjalan sesuai rencana. Sebab, selain ketersediaan anggaran, kesiapan lahan turut menentukan kelancaran pembangunan infrastruktur perkeretaapian.
Penulis: Syamsi Nur Fadhila
