KabarMakassar.com — Penataan kawasan permukiman kumuh menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi pemerintah, khususnya bagi daerah yang memiliki pertumbuhan penduduk yang cukup pesat.
Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Sulsel, Andi Bakti Haruni mengatakan untuk di wilayah Sulsel sendiri, tahun ini pihaknya akan menangani kawasan kumuh di beberapa kabupaten.
Menurutnya, untuk penangan kawasan kumuh, menjadi perhatian oleh pemerintah pemprov sulsel. Bahkan penanganan kawasan kumuh itu juga bakal di lakukan di wilayah permukiman yang berada di pulau dengan wilayah teritori seperti Kabupaten Pangkep.
"Kawasan Kumuh beberapa kita tangani tahun ini, bahkan ada yang di pulau kita tangani, pulau barang lompo (Pangkep)," ujarnya, Selasa (16/5).
Tahun ini, penanganan kawasan kumuh akan dilakukan di Kota Makassar, Kabupaten Luwu, Jeneponto, Pangkep. Bahkan, pihaknya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4 Miliar.
Adapun bentuk penangannya seperti, melakukan perbaikan terhadap rumah layak huni, yang juga merupakan salah satu point ketegori kawasan kumuh serta perbaikan akses.
Menurutnya, untuk bantuan perbaikan rumah layak tidak huni itu belum dapat dipastikan dilakukan secara besar-besaran, namun pihaknya tengah melakukan pendataan untuk direkomendasikan jika ada bantuan untuk perbaikan rumah tidak layak huni.
"Karena sesungguhnya luas kawasan kumuh itu lebih besar dari kemampuan kita membiayai," bebernya.
