KabarMakassar.com -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjelaskan komposisi sumber penerimaan dan strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp6,826 triliun dalam RAPBD 2027 setelah Fraksi NasDem DPRD Sulsel mempertanyakan dasar perhitungannya. Pemprov mengandalkan empat jenis pajak daerah yang ditargetkan menyumbang Rp4,568 triliun atau 66,92 persen dari total PAD.
Sebelumnya, Fraksi NasDem menyoroti target PAD 2027 yang meningkat sekitar Rp2,088 triliun atau 44,08 persen dibandingkan realisasi PAD 2025 sebesar Rp4,738 triliun. NasDem meminta pemerintah menjelaskan sumber penerimaan, asumsi perhitungan, serta strategi konkret untuk mencapai angka tersebut.
Dalam jawaban pemerintah, Fatmawati memaparkan empat komponen pajak yang menjadi penopang utama PAD Sulsel pada 2027. Pajak Kendaraan Bermotor ditargetkan menghasilkan Rp1,831 triliun, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp997,97 miliar, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp1,457 triliun, dan Pajak Air Permukaan Rp281,28 miliar.
Keempat sumber tersebut diproyeksikan menghasilkan Rp4,568 triliun. Nilai itu setara dengan sekitar 66,92 persen dari keseluruhan target PAD. Sementara itu, sisanya berasal dari komponen pendapatan asli daerah lainnya.
Kata Fatmawati, Pemprov Sulsel menyiapkan sejumlah langkah untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi. Strategi tersebut meliputi pemutakhiran basis data, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, pembenahan administrasi perpajakan, serta peningkatan kualitas layanan pembayaran nontunai.
Target PAD 2027 sebesar Rp6,826 triliun juga meningkat sekitar Rp200 miliar atau 3 persen dibandingkan target PAD 2026 yang berada di kisaran Rp6,6 triliun. Namun, jika dibandingkan dengan realisasi PAD 2025, kenaikannya mencapai 44,08 persen sebagaimana disoroti NasDem.
Fatmawati berharap pembahasan RAPBD bersama DPRD dapat menghasilkan kesepakatan yang memperhatikan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat Sulsel.
“Kami berharap agar proses pembahasan rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan secara konstruktif, mengedepankan semangat kemitraan serta menghasilkan kesepakatan yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat Sulawesi Selatan,” ujar Fatmawati, dalam keterangannya, Minggu (8/11/2026).
Sementara itu, sembilan fraksi DPRD Sulsel menyatakan telah menerima penjelasan tersebut dan menyetujui kelanjutan pembahasan RAPBD 2027. Sembilan fraksi itu terdiri atas NasDem, Golkar, Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, PKS, PDI Perjuangan, dan Harapan.
Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, menyampaikan bahwa jawaban pemerintah pada prinsipnya telah diterima seluruh fraksi. Sejumlah persoalan teknis yang masih memerlukan pendalaman akan dibahas melalui komisi-komisi dan Badan Anggaran DPRD sesuai mekanisme yang berlaku.
Penulis: Syamsi Nur Fadhila
