KabarMakassar.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros mengambil langkah penyesuaian aktivitas masyarakat sebagai upaya mengantisipasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang masih terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengurangi mobilitas masyarakat, khususnya aktivitas yang berkaitan dengan antar-jemput anak sekolah.
Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemkab Maros mengimbau satuan pendidikan jenjang TK, SD, hingga SMP untuk menerapkan pembelajaran secara daring pada 12–19 September 2026.
Bupati Maros, Chaidir Syam, mengatakan kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam menyikapi kondisi kelangkaan BBM.
Menurutnya, pembelajaran dari rumah diharapkan dapat mengurangi penggunaan kendaraan sekaligus menekan konsumsi bahan bakar selama distribusi BBM belum sepenuhnya normal.
“Ini salah satu langkah kita untuk mengantisipasi kelangkaan BBM sekaligus mengurangi mobilitas orang tua murid,” ujar Chaidir Syam.
Kondisi kelangkaan BBM di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan telah berlangsung selama beberapa hari dan turut memengaruhi aktivitas masyarakat. Antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menjadi salah satu dampak yang terlihat.
Upaya penanganan persoalan tersebut juga dilakukan melalui koordinasi antara legislatif dan pihak terkait. Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Rachmawati Dewi, sebelumnya menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pertamina Regional Sulawesi.
Rapat tersebut digelar untuk meminta penjelasan mengenai kondisi pasokan sekaligus mendorong percepatan penanganan kelangkaan BBM di wilayah Sulawesi Selatan.
Melalui penyesuaian aktivitas masyarakat dan koordinasi penanganan pasokan, diharapkan kondisi distribusi BBM dapat segera kembali normal sehingga kegiatan masyarakat dapat berlangsung seperti biasa.
