KabarMakassar.com — Direktur Eksekutif Indeks Politika Indonesia (IPI), Suwadi Idris Amir menilai bahwa sistem proporsional terbuka atau ke sistem proporsional tertutup kembali apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
Sebab, menurut dia, kalau pun MK mengembalikan ke tertutup maka itu baru bisa dilaksanakan pada pemilu 2029 nanti.
Dimana tahapan sudah jalan, dan keputusan MK tetap akan kembali ke Pemerintah dan DPR.
"Dan itu akan membuat membutuhkan PERPU dari Presiden Jokowi atau DPR akan buat Pansus untuk bedah keputusan MK. Dan itu butuh waktu cukup lama, jadi pelaksanaannya baru bisa dilaksanakan 2029," ujar Suwadi Idris, kepada KabarMakassar.com, Senin (20/3).
Sementara itu, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyiapkan dua strategi pemenangan Pemilu 2024 mendatang.
Hal ini menyusul mengenai ketidakpastian penggunaan sistem proporsional terbuka atau kembali ke sistem proporsional tertutup.
"Kalau PKS sendiri, apakah sistem proporsional tertutup atau tetap terbuka kami akan menyesuaikan diri," kata Ketua DPW PKS Sulsel, Amri Arsyid, saat dikonfirmasi, Senin (20/3).
Amri menjelaskan, seluruh Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) sudah disiapkan untuk melakukan sosialisasi baik itu untuk dirinya maupun partai terkait penggunaan sistem proporsional terbuka. Termasuk sistem proporsional tertutup.
"Kalau tertutup kami akan menyesuaikan diri dengan menata bacaleg kita dengan kondisi sistem proporsional tertutup. Intinya PKS memiliki ramuan tersendiri," bebernya.
Disinggung soal Bacaleg akan meninggalkan partai jika pemilu sistem proporsional tertutup. Amri meyakini kader PKS militan pastinya tidak akan meninggalkan partai.
"Kami yakni PKS menyiapkan ruang (untuk kader) baik itu sistem proporsional tertutup maupun terbuka," jelasnya.
Apapun keputusan MK terkait pilihan proporsional, di pileg 2024 tetap proporsional terbuka.
