KabarMakassar.com -- Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6 persen pada 2027, meningkat dari pertumbuhan yang dicapai pada semester I 2026 sebesar 5,45 persen. Untuk mengejar target tersebut, pemerintah mendorong percepatan investasi, penguatan industri bernilai tambah, serta perbaikan tata kelola dan kepastian berusaha.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Drajad Hari Wibowo mengatakan, penguatan tata kelola dan kepatuhan menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan dunia usaha sekaligus mendukung percepatan ekonomi nasional.
“Bapak Presiden berusaha untuk menegakkan masalah compliance sama good governance, sama kata kelola yang baik. Karena memang untuk membawa Indonesia maju itu tata kelola dan compliance menjadi salah satu yang krusial bagi dunia usaha,” ujar Drajad saat menyampaikan opening keynote pada Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Kamis (08/10).
Menurut Drajad, pemerintah berupaya menciptakan iklim usaha yang memberikan kepastian bagi investor dan pelaku usaha. Salah satu langkah yang ditempuh melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, yang memperkuat penerapan service level agreement (SLA) dalam proses perizinan serta mekanisme fiktif positif.
Pemerintah juga memperkuat Satgas Percepatan Program Pembangunan dan Peningkatan Ekonomi (P3MPPE) dengan menyediakan kanal layanan yang dapat diakses selama 24 jam setiap hari. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mendukung penyelesaian persoalan usaha dan memperbaiki kepastian dalam proses investasi.
Dari sisi fundamental, perekonomian Indonesia tumbuh 5,45 persen pada semester I 2026. Sementara itu, realisasi investasi mencapai Rp1.010,6 triliun. Khusus pada kuartal II 2026, investasi tumbuh 7,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), dengan 50,1 persen penanaman modal berada di luar Pulau Jawa.
Investasi pada sektor hilirisasi juga mencatatkan realisasi Rp152,7 triliun atau tumbuh 5,7 persen secara tahunan. Pemerintah berupaya mempertahankan momentum tersebut melalui pengembangan industri bernilai tambah tinggi, industri padat karya, dan kawasan industri.
Hingga 30 Juni 2026, sebanyak 25 kawasan industri mencatatkan investasi kumulatif Rp368 triliun dan menyerap lebih dari 283 ribu tenaga kerja. Sebanyak 18 kawasan industri di antaranya berada di luar Jawa.
Pemerintah turut mempertahankan sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) sebagai salah satu penopang industri padat karya. Sektor yang menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja tersebut memiliki nilai ekspor sekitar 12 miliar dolar AS. Penguatan industri ini diikuti upaya peningkatan kualitas tenaga kerja melalui program magang nasional dan pengembangan pendidikan vokasi.
Selain mengandalkan pasar domestik, pemerintah memperluas kerja sama ekonomi internasional untuk membuka peluang perdagangan dan investasi. Sejumlah forum dan perjanjian yang menjadi bagian dari upaya tersebut antara lain G20, ASEAN, RCEP, aksesi OECD, CPTPP, IEU-CEPA, dan CEPA Indonesia-Kanada.
Pengembangan teknologi juga diarahkan menjadi sumber pertumbuhan baru, khususnya melalui kecerdasan buatan (artificial intelligence), pusat data (data center), semikonduktor, dan ekonomi digital.
Drajad menegaskan, target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027 merupakan bagian dari upaya mencapai pertumbuhan 8 persen dalam jangka menengah. Untuk mendukung sasaran itu, investasi perlu tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi, disertai peningkatan produktivitas dan ekspor produk bernilai tambah.
Pemerintah juga menekankan agar percepatan ekonomi diikuti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi rakyat. Karena itu, keterlibatan dunia usaha, investor, perbankan, akademisi, media, dan pemangku kepentingan lainnya dinilai penting untuk menjaga momentum pertumbuhan.
“Pemerintahan ingin memastikan bahwa investasi yang masuk ke Indonesia tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka lapangan kerja, meningkatkan kualitas SDM, dan memperkuat industri nasional. Pemerintahan tidak dapat bekerja sendiri. Karena itu, kami mengajak seluruh pelaku usaha, investor, perbankan dan keuangan, akademisi, media, semua pemangku kepentingan untuk terus membangun optimisme dan kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia,” pungkas Drajad.
Penulis: Syamsi Nur Fadhila
