KabarMakassar.com — Seorang oknum anggota Polri berinisial E yang bertugas di wilayah hukum Polresta Mamuju, Sulawesi Barat, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencabulan disertai penganiayaan. Saat ini, oknum anggota Polri tersebut telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polresta Mamuju sejak 6 November 2026.
Penanganan perkara tersebut dilakukan oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Mamuju. Selain proses pidana, oknum anggota Polri tersebut juga menjalani penanganan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.
Berdasarkan keterangan Polda Sulawesi Barat, perkara ini bermula dari Laporan Polisi Nomor LP/B/357/X/2026/SPKT/RESTA MAMUJU/SULBAR tertanggal 28 Oktober 2026.
Menindaklanjuti laporan tersebut, jajaran Polresta Mamuju melakukan sejumlah langkah kepolisian, mulai dari mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), meminta keterangan korban dan saksi, melakukan pemeriksaan medis terhadap korban, hingga melaksanakan penyelidikan dan penyidikan.
Pada 30 Oktober 2026, Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polresta Mamuju mengamankan E untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik. E kemudian ditempatkan di Sel Provost selama tujuh hari untuk kepentingan pemeriksaan dan pemberkasan awal perkara etik.
Selanjutnya, pada 5 November 2026, penyidik Unit PPA melaksanakan gelar perkara. Berdasarkan hasil gelar perkara dan alat bukti yang diperoleh, penanganan perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan dan E ditetapkan sebagai tersangka.
Sehari kemudian, 6 November 2026, penanganan terhadap E dilanjutkan oleh penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Mamuju setelah proses pengamanan oleh Propam selesai. Pada tanggal yang sama, tersangka resmi ditahan di Rutan Polresta Mamuju untuk kepentingan penyidikan.
Penyidik juga telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada 9 November 2026. Sementara itu, pengiriman berkas perkara tahap pertama kepada JPU direncanakan pada 16 November 2026.
Kabid Humas Polda Sulawesi Barat, Kombes Pol Memo Ardian, menegaskan bahwa penanganan perkara tersebut dilakukan sesuai prosedur hukum. Ia menyebut Kapolda Sulbar telah menginstruksikan agar setiap anggota Polri yang diduga melakukan tindak pidana diproses tanpa pengecualian.
"Kapolda Sulawesi Barat menegaskan bahwa tidak ada anggota Polri yang kebal hukum. Setiap anggota yang diduga melakukan tindak pidana wajib diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami memastikan bahwa penanganan perkara ini berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel," kata Memo.
Ia menjelaskan, pertanggungjawaban terhadap anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran dilakukan melalui dua mekanisme, yakni proses pidana dan penegakan Kode Etik Profesi Polri.
Dalam perkara ini, proses pidana ditangani penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Mamuju, sedangkan penanganan dugaan pelanggaran kode etik menjadi kewenangan Seksi Propam Polresta Mamuju.
Untuk proses etik, pemberkasan lebih lanjut direncanakan setelah perkara pidana dinyatakan lengkap atau P-21. Proses tersebut juga akan dilengkapi saran hukum (Sarkum) dari Bidang Hukum (Bidkum) Polda Sulbar sesuai mekanisme yang berlaku.
Adapun dalam perkara pidana, E disangkakan melanggar Pasal 414 ayat (1) huruf b KUHP tentang perbuatan cabul yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pasal tersebut sebagaimana diterapkan penyidik memiliki ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun.
Memo menambahkan, Polda Sulbar memahami perhatian masyarakat terhadap perkara tersebut. Pihaknya memastikan perkembangan penanganan kasus akan terus dikawal dan disampaikan secara proporsional dengan tetap memperhatikan hak-hak korban serta asas praduga tak bersalah.
"Kepercayaan masyarakat merupakan amanah yang harus dijaga. Polri hadir untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Apabila ada anggota yang justru melakukan pelanggaran, maka harus diproses sesuai aturan tanpa pandang bulu," tutupnya.
Penulis: Muh Rizaldy Andi Djemmang
