KabarMakassar.com — Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menyoroti pentingnya penanganan banjir di Kecamatan Manggala dalam perencanaan pembangunan daerah.
Hal itu disampaikannya usai mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Makassar Tahun 2027 yang digelar di Hotel Claro, Kamis (05/03).
Menurut Supratman, sejumlah solusi teknis untuk mengurangi dampak banjir di kawasan Manggala telah dibahas, termasuk rencana pelebaran alur sungai hingga pengaturan aliran air menuju Sungai Tallo.
“Kalau pelebaran sungai itu dilakukan dan ada penyesuaian pada jembatan di wilayah Maros, air dari Manggala bisa langsung mengalir ke Sungai Moncongloe yang tembus ke Sungai Tallo. Kalau itu selesai, banjir di Manggala tidak akan separah sebelumnya,” ujarnya.
Ia mengatakan, pembahasan Musrenbang kali ini juga menyoroti sejumlah persoalan klasik di wilayah Manggala, mulai dari banjir hingga persoalan persampahan yang selama ini menjadi keluhan warga.
DPRD Makassar, kata Supratman, pada prinsipnya siap mendukung program pemerintah kota selama kebijakan tersebut benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kami pasti support program pemerintah kota yang tujuannya untuk kemaslahatan masyarakat dan lingkungan. Tapi kalau bertentangan dengan kepentingan warga, tentu akan kami kritik,” tegasnya.
Selain pelebaran sungai, Supratman juga mengusulkan pembangunan waduk sebagai solusi jangka panjang untuk menampung limpasan air di wilayah tersebut.
Ia menilai kawasan di sekitar Blok 10 hingga wilayah Kajenjeng memiliki potensi untuk dijadikan waduk karena topografinya lebih rendah dan sering tergenang saat musim hujan.
“Kalau di situ ada sekitar 40 hektare lahan, kenapa tidak dimanfaatkan untuk waduk. Airnya bisa kita tampung lalu dialirkan ke sungai untuk pembuangan,” katanya.
Menurutnya, sebagian lahan di kawasan tersebut merupakan persawahan milik masyarakat yang selama ini tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal karena kerap terdampak banjir.
Lebih jauh, Supratman juga menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Seimbang antara infrastruktur dengan perekonomian, supaya otak dengan dompet beres,” ucapnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD dan kegiatan reses, dua isu utama yang paling sering disampaikan warga adalah persoalan infrastruktur dan kondisi ekonomi.
“Infrastruktur penting, tapi kalau ekonominya tidak bagus juga percuma. Makanya dua hal ini harus berjalan seimbang dalam pembangunan,” tukasnya.
