KabaMakassar.com — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi memasuki babak baru setelah resmi meninggalkan Partai pohon beringin Golkar.
Diketahu, Appi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan Ilham Arief Sirajuddin (IAS) di kediamannya Batu Putih, Senin (05/10) pagi.
Surat pengunduran diri tersebut membuka peluang Appi bergabung dengan Partai Demokrat semakin terbuka lebar, meski sejumlah tantangan politik menanti jika langkah itu benar-benar terjadi.
Keputusan eks Ketua DPD II Golkar Makassar itu meninggalkan terjadi setelah sebelumnya Ketua Dewan Pakar DPP Demokrat Andi Alfian Mallarangeng secara langsung menyampaikan niatnya mengajak agar Appi bergabung dengan partai besutan SBY itu.
Atas keputusan Wali Kota Makassar itu, Pengamat politik Asratillah menilai Appi memiliki modal politik yang cukup besar apabila benar-benar memilih bergabung dengan Demokrat.
“Dari sisi kekuatan politik, posisi Appi memiliki dua modal utama, yakni jabatan sebagai Wali Kota Makassar dan pengalaman membangun jaringan politik selama memimpin Golkar Makassar,” kata Asratillah, Sabtu (05/10).
Modal tersebut tidak hanya berkaitan dengan posisi Appi sebagai kepala daerah. Pengalamannya memimpin Golkar Makassar juga menjadi bagian dari jaringan politik yang telah dibangun selama berada di partai tersebut.
Di bawah kepemimpinan Appi, Golkar Makassar memperoleh enam kursi di DPRD Makassar pada Pemilu 2024. Sementara Demokrat memiliki tiga kursi di DPRD Makassar.
Namun, Asratillah menilai kekuatan politik Appi tidak bisa dihitung semata dari perolehan kursi partai.
“Pengaruh seorang kepala daerah juga berkaitan dengan jaringan sosial, kemampuan membangun komunikasi dengan elite, rekam jejak pemerintahan, dan kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Jika Appi benar-benar masuk Demokrat, persoalan berikutnya adalah bagaimana menempatkan dirinya dalam struktur partai.
Asratillah menyebut posisi Appi nantinya perlu mempertimbangkan dua kepentingan sekaligus, yakni efektivitas kepemimpinannya sebagai wali kota dan kontribusinya terhadap penguatan organisasi Demokrat.
“Posisi yang paling relevan perlu mempertimbangkan dua kepentingan sekaligus, yaitu efektivitas kepemimpinan pemerintahan dan kontribusinya terhadap penguatan organisasi,” katanya.
Menurutnya, jabatan strategis di tingkat kota maupun provinsi dapat menjadi ruang untuk mempertemukan jaringan politik Appi dengan kebutuhan konsolidasi Demokrat. Namun, penentuan posisi tersebut tetap harus mengikuti mekanisme internal partai.
Asratillah juga mengingatkan agar aktivitas kepartaian Appi tidak mengganggu tugasnya sebagai Wali Kota Makassar.
“Sebagai wali kota, Appi juga perlu menjaga agar aktivitas kepartaian tidak mengganggu fokusnya pada pelayanan publik,” ujarnya.
Di sisi lain, tantangan terbesar Appi apabila bergabung dengan Demokrat adalah mengubah kekuatan personal menjadi kekuatan organisasi.
Perbedaan jumlah kursi di DPRD Makassar menunjukkan Demokrat masih memiliki ruang untuk memperkuat representasi legislatif dan jaringan kadernya. Karena itu, kehadiran Appi tidak cukup hanya mengandalkan popularitas sebagai kepala daerah.
“Appi juga harus membangun hubungan dengan pengurus lama, kader yang sudah bekerja sebelum dirinya bergabung, serta tokoh lokal yang memiliki basis dukungan sendiri,” kata Asratillah.
Persoalan lain adalah menjaga hubungan dengan mantan rekan politiknya di Golkar. Menurut Asratillah, perpindahan partai dapat berlangsung cepat secara administratif, tetapi membangun kembali kepercayaan dan menyatukan jaringan politik membutuhkan proses.
“Perpindahan partai bisa berlangsung cepat secara administratif, tetapi proses membangun kepercayaan dan menyatukan jaringan politik membutuhkan waktu,” ujarnya.
Bagi Demokrat, tantangannya juga bukan sekadar memberikan ruang kepada Appi. Partai perlu mengakomodasi kehadiran figur baru tanpa mengabaikan kader yang telah lebih dulu membangun organisasi.
Asratillah menilai ukuran keberhasilan Appi jika nantinya bergabung dengan Demokrat tidak semata ditentukan oleh jabatan struktural yang diperolehnya.
“Ukuran keberhasilan Appi di Demokrat bukan ditentukan oleh seberapa tinggi jabatan struktural yang diperoleh, melainkan oleh kemampuannya membangun organisasi yang solid, memperluas partisipasi kader, dan memperkuat kerja politik di tingkat akar rumput,” tukasnya.
Penulis: Nursinta
