KabarMakassar.com — Aksi perang kelompok, dan geng motor di Kota Makassar terus meresahkan hingga menelan sekitar lima korban jiwa dalam dua tahun belakangan.
Kondisi tersebut mendorong Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Muchlis Misbah, mendesak kepolisian dan TNI bertindak tegas terhadap pelaku yang terbukti terlibat dalam tindakan meresahkan warga tersebut.
Muchlis menyampaikan desakan tersebut saat mewakili Ketua DPRD Kota Makassar dalam pertemuan dengan Kapolrestabes Makassar dan unsur TNI di Polrestabes Makassar, Kamis (05/11).
Pertemuan itu membahas penguatan sinergi antara DPRD, pemerintah kota (Pemkot), kepolisian, dan TNI untuk mencegah serta menangani aksi kekerasan jalanan.
Ia menegaskan, pelaku perang kelompok maupun geng motor yang terbukti melakukan tindak pidana tidak boleh mendapat toleransi karena aksinya telah mengancam keselamatan dan nyawa masyarakat.
“Kami mewakili masyarakat meminta kepada Polri, polsek, dan TNI untuk menindak tegas pelaku perang kelompok dan geng motor. Mengingat sudah cukup banyak korban, kurang lebih lima orang meninggal dunia dalam dua tahun terakhir, termasuk yang terkena busur,” ujar Muchlis, Jumat (06/11).
Menurut politisi Hanura itu, penanganan persoalan tersebut tidak cukup hanya melalui penindakan aparat. Pemerintah kota juga perlu memperkuat langkah pencegahan dengan melibatkan camat, lurah, RT/RW, tokoh masyarakat, serta orang tua untuk mengawasi dan membina anak-anak muda di lingkungan masing-masing.
Muchlis mencontohkan kondisi di wilayah Manggala, khususnya Manggala Parang, yang menurutnya mulai kondusif setelah pendekatan langsung dilakukan kepada kelompok anak muda.
Ia mengaku aktif menemui mereka untuk membangun komunikasi sekaligus mencegah keterlibatan dalam aksi perang kelompok.
“Lebih baik mencegah daripada mengobati. Cara pencegahannya adalah dengan pendekatan tokoh masyarakat kepada tokoh-tokoh masyarakat lainnya,” katanya.
Ia juga menyoroti faktor sosial yang dinilai dapat mendorong anak muda terlibat dalam aksi kekerasan, seperti tidak memiliki kegiatan produktif dan anak putus sekolah di Kota Makassar.
Sehingga, Muchlis meminta pemerintah membuka lebih banyak kesempatan kerja serta melalui Dinas Pendidikan segera mendata anak-anak yang tidak bersekolah agar dapat kembali mengenyam pendidikan.
“Kalau memang ada yang terbukti bersalah, jangan diberikan toleransi lagi. Mereka sudah mengancam jiwa orang lain. Tetapi, apa pun alasannya, anak-anak ini adalah anak-anak kita. Mari sama-sama kita bina supaya tidak ikut perang kelompok lagi,” tukasnya.
Penulis: Nursinta
