KabarMakassar.com — Mahkamah Konstitusi (MK) tidak memproses berkas perbaikan permohonan uji materi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang diajukan Karianton Tampubolon terkait persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden.
Penyebabnya, dokumen perbaikan perkara Nomor 398/PUU-XXIV/2026 tersebut diserahkan melewati batas waktu yang telah ditetapkan Mahkamah.
Dalam sidang perbaikan permohonan di Gedung MK, Jakarta, Senin (16/11).
Ketua MK Suhartoyo menegaskan majelis hakim akan kembali menggunakan permohonan awal yang sebelumnya disampaikan pemohon.
“Diterima sekarang baru sudah jam 14 lebih, dan oleh karena itu Majelis Hakim akan kembali ke permohonan awal. Itu semua diberlakukan seperti itu, Peraturan Mahkamah Konstitusi-nya juga menyatakan seperti itu,” ujar Suhartoyo.
Karianton yang hadir langsung dalam persidangan menyatakan tetap melanjutkan permohonannya berdasarkan dokumen awal.
“Saya melakukan permohonan awal lagi, Yang Mulia,” kata Karianton.
Sebelumnya, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memperbaiki permohonan dalam waktu 14 hari setelah sidang pemeriksaan pendahuluan pada 3 November 2026.
Namun, dokumen perbaikan beserta alat bukti seharusnya sudah diterima MK paling lambat Senin, 16 November 2026 pukul 12.00 WIB. Sementara berkas tersebut baru diterima setelah pukul 14.00 WIB.
Perkara ini menjadi sorotan karena Karianton mengaku berencana maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2029. Ia menggugat ketentuan Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur syarat pendidikan minimal calon presiden dan wakil presiden.
Dalam permohonannya, Karianton meminta MK mengubah ketentuan tersebut dengan menambahkan frasa “di atas” sebelum persyaratan tamat sekolah menengah atas atau sederajat.
Dengan perubahan itu, ia menghendaki agar calon presiden dan wakil presiden diwajibkan memiliki pendidikan minimal di atas jenjang SMA, Madrasah Aliyah, SMK, atau pendidikan sederajat.
Karianton berpendapat tingkat pendidikan merupakan salah satu modal penting bagi pemimpin negara dalam merumuskan kebijakan, khususnya di bidang ekonomi, sosial, dan pengentasan kemiskinan.
Menurutnya, pendidikan yang lebih tinggi dapat menjadi landasan dalam membangun visi serta instrumen kebijakan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Meski demikian, ia juga menilai pendidikan perlu ditunjang komitmen moral seorang pemimpin agar tujuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat dapat tercapai.
Melalui permohonannya, Karianton meminta MK menyatakan persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden harus berada di atas tamat SMA atau sederajat.
Kini, dengan tidak diterimanya perbaikan permohonan akibat melewati tenggat waktu, pemeriksaan perkara akan kembali mengacu pada dokumen awal yang diajukan pemohon.
Penulis: Nursinta