KabarMakassar.com — Bergabungnya Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi ke Partai Demokrat menempatkan kekuatan politik dan pengalaman organisasinya sebagai modal yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat partai di tingkat lokal.
Langkah Appi juga menjadi babak baru konstalasi politik di Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Pilkada 2030 mendatang, apalagi Wali Kota Makassar itu merupakan eks ketua DPD II Golkar Makassar tentu memiliki modal untuk memberikan kekuatan baru pada Demokrat.
Pengamat politik Asratillah menilai, Appi memiliki dua modal utama, yakni posisinya sebagai kepala daerah dan pengalamannya membangun jaringan politik saat memimpin Golkar Makassar.
Pengalaman Appi memimpin Golkar Makassar menjadi salah satu aspek yang relevan dalam melihat kapasitas politiknya. Pada Pemilu 2024, Golkar memperoleh enam kursi di DPRD Makassar, sedangkan Demokrat meraih tiga kursi.
"Tentu tidak bisa dianggap biasa karena dengan jabatan yang ada dan pengalaman menjadi ketua DPD II Golkar Makassar, tentu Appi bisa lebih banyak melihat peluang untuk menambah kursi DPRD tentunya di Makassar," ujarnya, Sabtu (10/10).
Perbedaan perolehan kursi tersebut memperlihatkan kondisi representasi kedua partai di parlemen kota. Namun, kekuatan politik Appi tidak hanya ditentukan oleh jumlah kursi yang pernah diperoleh partai di bawah kepemimpinannya.
Jaringan sosial, komunikasi dengan elite politik, rekam jejak pemerintahan, serta kepercayaan masyarakat juga menjadi faktor yang memengaruhi posisi politik seorang kepala daerah.
“Kekuatan politik Appi tidak bisa diukur hanya dari jumlah kursi partai. Pengaruh seorang kepala daerah juga berkaitan dengan jaringan sosial, kemampuan membangun komunikasi dengan elite, rekam jejak pemerintahan, dan kepercayaan masyarakat,” jelasnya.
Setelah menerima KTA Demokrat, persoalan berikutnya adalah penempatan Appi dalam struktur organisasi partai. Posisi yang diberikan perlu mempertimbangkan kontribusinya terhadap penguatan partai sekaligus tanggung jawabnya sebagai Wali Kota Makassar.
Jabatan strategis di tingkat kota maupun provinsi dapat menjadi ruang untuk memperkuat konsolidasi. Namun, penentuan posisi tersebut tetap harus mengikuti mekanisme internal Demokrat dan mempertimbangkan keberadaan kader yang telah lebih dahulu membangun organisasi.
Dalam analisisnya, Asratillah juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara aktivitas politik dan tanggung jawab pemerintahan.
Sebagai kepala daerah, Appi tetap memiliki kewajiban memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik. Aktivitas kepartaian tidak semestinya mengurangi perhatian terhadap kebutuhan masyarakat.
Selain persoalan posisi struktural, tantangan Appi berikutnya adalah membangun kekuatan organisasi yang tidak hanya bergantung pada popularitas seorang figur.
"Tentu Appi harus bekerja ekstra karena tidak bisa selalu mengandalkan figur-figur populer, Appi harus betul-betul bisa menghadirkan ciri khas untuk menarik,"
Perolehan tiga kursi Demokrat di DPRD Makassar pada Pemilu 2024 menjadi salah satu gambaran posisi representasi partai di tingkat kota. Penguatan jaringan kader dan konsolidasi organisasi menjadi pekerjaan yang perlu diperhatikan.
Appi juga perlu membangun komunikasi dengan pengurus lama, kader yang telah bekerja sebelum dirinya bergabung, serta tokoh lokal yang memiliki basis dukungan masing-masing.
"Banyak yang perlu dikerja oleh Appi, membangun komunikasi dengan kader senior, penguatan jaringan juga jeli melihat tokoh lokal yang berpotensi," terangnya.
Pada saat yang sama, hubungan dengan mantan rekan politik di Golkar juga menjadi aspek yang perlu dikelola agar perpindahan partai tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
Perubahan keanggotaan secara administratif tidak serta-merta membuat seluruh jaringan politik menyatu. Proses membangun kepercayaan, menyelaraskan kepentingan, dan memperkuat kerja organisasi membutuhkan waktu.
Modal Personal Perlu Diterjemahkan Menjadi Kekuatan Organisasi
Asratillah menempatkan kemampuan membangun organisasi yang solid sebagai salah satu ukuran penting untuk melihat kontribusi Appi di Demokrat.
Popularitas dan jabatan pemerintahan dapat menjadi modal awal, tetapi keberlanjutan kekuatan partai juga bergantung pada partisipasi kader dan kerja politik di tingkat akar rumput.
“Ukuran keberhasilan Appi di Demokrat bukan ditentukan oleh seberapa tinggi jabatan struktural yang diperoleh, melainkan oleh kemampuannya membangun organisasi yang solid, memperluas partisipasi kader, dan memperkuat kerja politik di tingkat akar rumput,” tukasnya.
Penulis: Nursinta
