KabarMakassar.com -- Realisasi belanja APBD Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, baru mencapai Rp834 miliar atau sekitar 73 persen dari total anggaran Rp1,275 triliun per 6 Oktober 2026.
Memasuki triwulan IV, Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat realisasi anggaran sebelum tahun anggaran berakhir.
Arahan tersebut disampaikan Syaharuddin saat memimpin Coffee Morning bersama Sekretaris Daerah Sidrap, Andi Rahmat Saleh, di Aula Saromase, Kompleks SKPD, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Selasa (20/10/2026).
Syaharuddin meminta setiap OPD mengoptimalkan pelaksanaan program yang telah dianggarkan. Ia menekankan agar belanja daerah diprioritaskan pada kegiatan yang mendesak dan manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.
Sementara itu, pengeluaran yang belum mendesak perlu dipertimbangkan kembali agar penggunaan anggaran lebih efektif.
“Hari ini 20 Oktober 2026, sudah masuk di triwulan keempat. Maka tentu kegiatan triwulan keempat ini merupakan akhir masa kegiatan kita, terutama di Perda APBD tahun anggaran,” ujarnya.
Ia berharap seluruh belanja yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan dapat terealisasi sesuai perencanaan. Menurutnya, OPD perlu memanfaatkan waktu yang tersisa untuk menuntaskan program tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat.
“Saya berharap betul belanja yang dianggarkan di APBD Perubahan ini betul-betul bisa terealisasi,” tegasnya.
Selain realisasi belanja, Syaharuddin menyoroti capaian pendapatan asli daerah (PAD). Dari target Rp243 miliar, PAD Sidrap baru terealisasi Rp184 miliar. Artinya, masih ada kekurangan sekitar Rp59 miliar yang perlu dikejar hingga akhir tahun.
Ia meminta OPD yang memiliki sumber PAD, termasuk pemerintah kecamatan, memaksimalkan potensi pendapatan sesuai kewenangannya. Capaian tersebut juga diminta menjadi salah satu tolok ukur evaluasi kinerja setiap perangkat daerah.
Syaharuddin mengapresiasi OPD yang telah melampaui target pendapatan. Sebaliknya, perangkat daerah yang belum mencapai target diminta meningkatkan upaya agar penerimaan daerah sesuai dengan perencanaan.
“Kalau sekadar ditulis tidak dicapai itu hanya khayalan, tapi kalau ditulis dan bisa dicapai bahkan over, itu namanya prestasi kinerja,” ujarnya.
Syaharuddin juga mendorong OPD mencari dukungan program dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, sehingga pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada APBD kabupaten. Setiap perangkat daerah diminta aktif menyampaikan usulan sesuai bidang tugas masing-masing.
Ia menekankan pentingnya penyusunan usulan yang matang agar kebutuhan pembangunan Sidrap berpeluang mendapat dukungan anggaran dari pemerintah di tingkat lebih tinggi. OPD juga diharapkan lebih aktif memetakan program yang dapat diajukan sesuai prioritas daerah.
Dalam evaluasi tersebut, Syaharuddin turut menekankan kedisiplinan pegawai, efektivitas kerja, dan koordinasi antarlembaga. Ia meminta setiap perangkat daerah mengurangi ego sektoral agar pelaksanaan program pemerintahan berjalan lebih terarah.
“Koordinasi antarlembaga juga perlu diperkuat dengan mengurangi ego sektoral agar tercipta orkestrasi kerja yang baik dan berdampak pada peningkatan kinerja pemerintahan,” terangnya.
Pada sektor pelayanan publik, ia meminta OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, termasuk kecamatan dan kelurahan, memberikan pelayanan yang mudah dan cepat. Aparatur juga diminta tidak mempersulit warga maupun menjadikan pelayanan sebagai transaksi.
“Pelayanan harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat, mudahkan mereka, jangan persulit, jangan transaksional,” tegas Syaharuddin.
Penulis: Syamsi Nur Fadhila
