Langsung ke konten
News

Mantan Bupati Polman AIM Diperiksa, Penyidik Telusuri Aliran Anggaran Insentif Rohaniawan

Mantan Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar diperiksa Polda Sulbar selama enam jam sebagai saksi kasus dugaan penyimpangan anggaran insentif rohaniawan Rp4,2 miliar.

ardiyanti Diperbarui
Mako Polda Sulawesi Barat (dok:ist)
Mako Polda Sulawesi Barat (dok:ist)

KabarMakassar.com -- Penyidikan dugaan penyimpangan anggaran insentif rohaniawan Kabupaten Polewali Mandar (Polman) tahun anggaran 2023–2024 terus bergulir.

Kali ini, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Barat memeriksa mantan Bupati Polman, Andi Ibrahim Masdar (AIM), selama kurang lebih enam jam, Selasa (17/11).

Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran insentif rohaniawan yang memiliki nilai sekitar Rp4,2 miliar.

Dalam pemeriksaan itu, AIM dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi. Penyidik mendalami sejumlah hal, khususnya terkait proses pencairan anggaran ketika dirinya masih menjabat sebagai Bupati Polewali Mandar.

Kabid Humas Polda Sulbar, Kombes Pol Memo Ardian menjelaskan, pemeriksaan terhadap mantan kepala daerah tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan untuk memperjelas mekanisme pengelolaan anggaran yang menjadi objek perkara.

"Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa penyidik terus menelusuri setiap tahapan administrasi dan penggunaan anggaran, termasuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang dinilai mengetahui proses penganggaran maupun pencairan dana tersebut," ucapnya, Rabu(18/11).

Sebelum pemeriksaan AIM, penyidik Ditreskrimsus Polda Sulbar juga telah melakukan penggeledahan di Kantor Bupati Polman pada 3 November 2026.

Penggeledahan tersebut menyasar dua instansi penting, yakni Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Polman.

Dari kegiatan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran tahun 2023 hingga 2024. Di antaranya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Membayar (SPM).

Dokumen-dokumen tersebut menjadi bagian penting dalam proses pendalaman penyidikan untuk menelusuri mekanisme administrasi, tahapan pencairan, hingga penggunaan anggaran insentif rohaniawan yang kini tengah diselidiki.

Polda Sulbar menegaskan, proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap perkembangan perkara akan ditentukan berdasarkan alat bukti dan keterangan yang diperoleh penyidik.

Di sisi lain, pemeriksaan terhadap AIM dalam kapasitas sebagai saksi tidak serta-merta menunjukkan adanya kesalahan ataupun keterlibatan dalam tindak pidana. Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati selama proses hukum berlangsung.

Penanganan perkara ini juga menjadi perhatian karena menyangkut anggaran yang diperuntukkan bagi insentif rohaniawan, kelompok masyarakat yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan keagamaan.

Polda Sulbar diharapkan dapat mengungkap secara terang seluruh fakta terkait dugaan penyimpangan tersebut, sehingga pengelolaan keuangan daerah semakin akuntabel dan hak masyarakat sebagai penerima manfaat anggaran tetap mendapatkan perhatian.

Dengan pemeriksaan saksi, penggeledahan, serta pengamanan dokumen-dokumen penting, penyidikan kasus dugaan penyimpangan anggaran Rp4,2 miliar ini terus berjalan.

Publik kini menantikan hasil pendalaman penyidik untuk mengetahui secara utuh bagaimana dugaan penyimpangan tersebut terjadi, siapa saja pihak yang bertanggung jawab, serta bagaimana perkembangan penanganan perkara selanjutnya.

 

Penulis: Muh Rizaldy Andi Djemmang

Pilihan Lain

Berita Terkait

Lihat Semua