KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar, terus memperkuat komitmen menghadirkan perlindungan sosial yang inklusif, merata, dan tepat sasaran.
Melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga, Kota Makassar dipercaya menjadi salah satu daerah percontohan (pilot project) nasional dalam penguatan sistem pendataan dan pelayanan Perlindungan Sosial (Perlinsos) tahun 2026.
Komitmen tersebut ditandai dengan peluncuran Gerakan Nasional Peduli Tetangga untuk Perlinsos oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, bersama Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di GOR Sudiang, Jalan Pajjaing Nomor 73, Makassar, Minggu (4/10/2026).
Kegiatan yang dihadiri ribuan pengurus RT dan RW se-Kota Makassar ini menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Kota Makassar dalam memperluas jangkauan perlindungan sosial hingga ke tingkat lingkungan.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan bahwa penunjukan Makassar sebagai salah satu daerah percontohan nasional merupakan bentuk kepercayaan.
"Ini juga, peluang untuk kami meningkatkan kualitas pendataan masyarakat dan memastikan program bantuan pemerintah menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan," ujar Munafri.
Kota Makassar terus menunjukkan perannya sebagai salah satu daerah yang dipercaya mengimplementasikan program nasional.
Kepercayaan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar memperkuat kolaborasi hingga tingkat paling dekat dengan masyarakat.
Dengan melibatkan RT dan RW sebagai ujung tombak pendataan, pemerintah berupaya memastikan setiap warga yang berhak mendapatkan perlindungan sosial dapat teridentifikasi dan terlayani secara tepat sasaran.
Langkah ini menjadi pembuktian bahwa Kota Makassar tidak hanya menjadi lokasi pelaksanaan program nasional, tetapi juga mampu membangun model kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat di tingkat lingkungan.
Menurut Munafri, Gerakan Nasional Peduli Tetangga memiliki keterkaitan erat dengan sistem pendataan yang dikembangkan Kementerian Sosial, khususnya melalui pelibatan pengurus RT dan RW sebagai agen Perlinsos.
"Hari ini kita diberikan kesempatan oleh Kementerian Sosial untuk menyelenggarakan kegiatan Peduli Tetangga," tuturnya.
"Kegiatan ini sangat berhubungan dengan sistem pendataan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial serta bagaimana RT dan RW dilibatkan sebagai agen perintis," sambung Appi.
Lebih lanjut, manta CEO PSM itu menjelaskan, gerakan ini dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap program perlindungan sosial, terutama bagi warga yang selama ini belum terdata atau belum terjangkau bantuan pemerintah.
Melalui pendekatan berbasis lingkungan, pengurus RT dan RW diharapkan mampu membantu mengidentifikasi kondisi riil masyarakat, memperbarui data, serta memastikan warga yang memenuhi kriteria memperoleh akses terhadap program bantuan sosial.
Munafri menegaskan, akurasi data menjadi faktor utama dalam mewujudkan penyaluran bantuan yang berkeadilan. Karena itu, kolaborasi lintas pemerintahan dan partisipasi masyarakat harus terus diperkuat.
Ini merupakan bentuk kolaborasi yang terbangun dengan sangat baik antara pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.
"Kita berharap dengan kolaborasi ini bisa memastikan bahwa perlindungan sosial atau bantuan-bantuan yang datang dari pemerintah benar-benar bisa sampai tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkannya," harpanya.
Sejalan dengan pelaksanaan program nasional tersebut, Pemerintah Kota Makassar terus mendorong percepatan pendaftaran masyarakat dalam sistem Perlinsos.
Hingga Oktober 2026, progres pendaftaran di Makassar telah mencapai sekitar 31 persen. Capaian tersebut meningkat sekitar 12 persen dibandingkan hasil perhitungan tiga bulan sebelumnya.
Dengan jumlah kepala keluarga yang diperkirakan mencapai 456 ribu KK, pemerintah kota terus mengoptimalkan berbagai langkah untuk memperluas cakupan pendataan sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat.
Oleh sebab itu, orang nomor satu Kota Makassar itu menyampaikan bahwa percepatan tersebut akan terus didorong melalui penguatan peran pengurus lingkungan sebagai ujung tombak pelaksanaan program.
"Kalau sekarang, dari persentase sudah di angka 31 persen dan terus akan kita dorong. Ini sudah naik kira-kira sekitar 12 persen dari perhitungan kita tiga bulan lalu," ungkapnya.
Sebagai langkah konkret, Pemkot Makassar memprioritaskan 5.027 ketua RT dan 1.005 ketua RW untuk menjadi agen utama Perlinsos.
Total 6.032 pengurus lingkungan tersebut diharapkan dapat memperkuat proses pendataan sekaligus membantu masyarakat mengakses layanan perlindungan sosial secara lebih mudah.
Dikatakan, Pemerintah Kota Makassar juga membuka peluang pelibatan kelompok masyarakat lainnya sebagai agen Perlinsos guna memperluas jangkauan pelayanan dan memperkuat semangat gotong royong.
Munafri menilai, keterlibatan masyarakat menjadi wujud kepedulian bersama untuk memastikan warga di lingkungan sekitar telah tercatat dalam sistem dengan data yang valid.
Target Perluasan hingga 50 Persen pada Akhir 2026
Pemerintah Kota Makassar menargetkan progres pelaksanaan Perlinsos dapat mencapai 50 persen hingga akhir tahun 2026.
Target ini menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan pendataan dan memastikan semakin banyak masyarakat memperoleh akses terhadap sistem perlindungan sosial.
Dia berharap, penguatan peran agen Perlinsos dapat menjangkau lebih dari separuh wilayah perkotaan sehingga proses pendataan berjalan semakin efektif dan merata.
"Kami target di akhir tahun, insyaallah bisa sampai di 50 persen angka kami, untuk memastikan bahwa 50 persen ini benar-benar menjadi agen yang mampu merambah lebih dari 50 persen wilayah perkotaan," tuturnya.
Ditambahkan, melalui gerakan ini, Pemkot Makassar mendorong terbangunnya kepedulian sosial yang dimulai dari lingkungan terdekat.
Pihak RT dan RW tidak hanya berperan dalam administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi penghubung antara masyarakat dan layanan perlindungan sosial.
Lanjut Appi, pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu mengidentifikasi warga yang membutuhkan, sekaligus memperkuat proses pembaruan dan pengawasan data secara partisipatif.
"Sinergi Pemerintah Hadirkan Perlindungan Sosial Tepat Sasaran
Pelaksanaan Gerakan Nasional Peduli Tetangga di Makassar turut diperkuat melalui koordinasi bersama Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan," terang Appi.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Menteri Sosial bersama Wali Kota Makassar juga melakukan peninjauan di kantor pos untuk melihat pelaksanaan program perlindungan sosial secara langsung.
Munafri menyebut sinergi lintas pemerintahan menjadi elemen penting dalam memastikan program bantuan sosial berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menegaskan, perhatian pemerintah terhadap ketepatan sasaran harus diwujudkan melalui pembenahan data yang berkelanjutan, penguatan koordinasi, serta keterlibatan aktif masyarakat.
Bagi Appi, Pemerintah Kota Makassar, penunjukan sebagai daerah percontohan nasional menjadi momentum untuk memperkuat kualitas pelayanan sosial sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemerintah.
"Melalui kolaborasi dan semangat gotong royong, kami optimistis Gerakan Nasional Peduli Tetangga dapat memperluas jangkauan perlindungan sosial, meningkatkan akurasi pendataan, serta memastikan bantuan pemerintah hadir bagi masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya," tutup Appi.
Penulis: Nursinta
