KabarMakassar.com – Hasil kerja lima tahun dari desa hingga provinsi diserahkan Land4Lives kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel). Hal tersebut dilaksanakan ICRAF Indonesia dalam Dialog Multipihak yang menandai akhir dari kegiatan proyek riset-aksi Land4Lives di Sulsel tersebut di Hotel Four Points Makassar, Kamis (08/10).
Mengusung tema Jejak Kolaborasi Land4Lives di Sulawesi Selatan, ICRAF, yang saat ini memakai nama operasional Landscape Alliance, menginisiasi acara tersebut bersama Bappelitbangda Provinsi Sulsel.
Hal tersebut menjadi momen perpisahan sekaligus penyerahan capaian proyek kepada pemerintah daerah, mitra, dan masyarakat. Land4Lives sendiri merupakan proyek kerja sama untuk perubahan iklim yang didukung Pemerintah Kanada melalui Global Affairs Canada.
Diketahui, di Sulawesi Selatan, kerja sama dengan pemerintah daerah dimulai pada 2021 dan kegiatan lapangan berjalan sejak 2022. Acara ini menutup rangkaian yang dimulai di Desa Pakkasalo pada 5 Oktober, dilanjutkan Dialog Multipihak di Watampone pada 6 Oktober dan konferensi Simpul Pangan Nusantara di Makassar pada 7 Oktober.
ICRAF menyerahkan laporan capaian Land4Lives di Provinsi Sulsel kepada pemprov, yang diwakili oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kasman. Laporan capaian memuat hasil serta rekomendasi tindak lanjut bagi semua pihak.
Direktur ICRAF Indonesia sekaligus Koordinator Proyek Land4Lives, Andree Ekadinata, menegaskan bahwa semua capaian tersebut kini menjadi milik masyarakat dan pemerintah daerah Sulawesi Selatan.
“Berakhirnya pendampingan Land4Lives di tahun 2026 ini bukanlah sebuah garis akhir. Ini adalah penyerahan tongkat estafet,” ujarnya.
Ia mengatakan, seluruh instrumen perencanaan, sistem pengetahuan, dan jejaring kelembagaan yang telah dibangun bersama kini menjadi modal berharga milik segenap masyarakat Sulsel.
Selama lima tahun, Land4Lives bekerja di tiga tingkat yang saling menguatkan: tapak atau desa, bentang lahan atau kabupaten, dan provinsi. Praktik di desa memberi bukti lapangan bagi pendekatan di tingkat bentang lahan dan provinsi. Sebaliknya, rencana dan kebijakan di kedua tingkat itu memperluas jangkauan hasil kerja di desa.
Land4Lives mendampingi 12 desa percontohan di Kabupaten Bone, sementara mitra lokal SCF dan LPMI mendampingi 24 desa lainnya. Selama lima tahun, lebih dari 700 orang, lebih dari separuhnya perempuan, telah mengikuti pelatihan pertanian cerdas iklim dan mempraktikkannya di kebun-kebun belajar agroforestri dan tambak-tambak wanamina. Lebih dari 500 rumah tangga mengelola kebun dapur di pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga.
Terbentuk pula 34 kelompok usaha agroforestri yang telah didampingi sampai ke tahap perizinan: Nomor Induk Berusaha (NIB), izin Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), dan sertifikat halal. Salah satu produk unggulan adalah pupuk guano dari desa Cabbeng, yang telah memperoleh perlindungan kekayaan intelektual.
Pembelajaran dari desa-desa ini dihimpun dalam enam Tapak Percontohan Pertanian Cerdas Iklim (TP2CI) yang dikelola lebih dari 120 petani pelopor. Setiap tapak berfokus pada satu tema unggulan, mulai dari agroforestri kakao sampai integrasi pertanian-perikanan. Para petani pelopor memandu kunjungan belajar bagi petani dari desa lain.
Di bentang lahan, Land4Lives membentuk Kelompok Kerja Bentang Lahan lintas sektor dan bermitra dengan Forum DAS Sulawesi Selatan untuk menyusun Rencana Pengelolaan DAS Bila Walanae seluas 744.896 hektare, yang kini telah disahkan. Pelaksanaan rencana ini berpotensi meningkatkan kapasitas penyangga DAS hingga hampir sepertiganya. Proyek juga mendampingi rencana pengelolaan sub-bentang lahan serta rencana pengelolaan hutan jangka panjang KPH Cenrana dan KPH Ulubila yang telah disahkan.
Di Kabupaten Bone, kurikulum muatan lokal “Pangan Lokal untuk Ketahanan Iklim” telah disahkan melalui Peraturan Bupati dan mulai tahun ajaran 2026/2027 diterapkan di seluruh SD dan SMP. Pedoman Isi Piringku Lokal masuk ke layanan 38 puskesmas, dan strategi bentang lahan termuat dalam KLHS RPJPD dan RPJMD Kabupaten Bone.
Adapun di tingkat provinsi, prinsip ketahanan iklim, ekonomi hijau-biru, dan indikator sensitif gender masuk ke RPJPD 2025–2045 dan RPJMD 2025–2029 Provinsi Sulawesi Selatan.
Proyek juga mendampingi penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau, mengembangkan sistem SiAlam untuk akses perhutanan sosial yang kini berjalan di server Pemerintah Provinsi, dan mendampingi usulan pembayaran berbasis hasil REDD+ senilai USD 945.884 bagi 20 komunitas lokal.
Lebih lanjut, Andree Ekadinata mengungkapkan, tantangan terbesar yang dihadapi yaitu penanganan perubahan iklim yang tidak dapat dibebankan hanya di satu pihak saja.
“Ini karena masalahnya kompleks. Kita berhadapan dengan bagaimana sumber daya alam disiapkan, banyak strategi, kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus melakukan upaya kolaboratif, tidak cuma pemerintah, tapi juga akademisi, civil society, kemudian juga para petani, dan semua pihak itu bisa duduk dan berdiskusi Bersama,” jelasnya.
Dia menyebut, tantangan utama sebenarnya ialah bagaimana menemukan formula yang tepat agar semua pihak bisa bergabung bersama. Karena semuanya memiliki peran masing-masing.
“Dari pemerintah mungkin menetapkan kebijakan yang tepat untuk penanganan iklim. Dari petani, yang bisa disumbangkan adalah pengetahuan lokal yang mungkin hanya berlaku di daerah tertentu, tapi perlu direplikasi di tempat lain. Nah, akademisi perlu mentranslasikan itu agar semua penemuan baru itu bisa dinikmati oleh masyarakat luas,” terangnya.
Menemukan formula yang tepat, kata Andree, untuk bisa membangun kerja sama menjadi yang paling menarik dan merupakan tantangan utama saat ini.
Oleh sebab itu, dengan komitmen bersama dari akademisi, praktisi, serta ekonomi hijau maka tantangan tersebut dapat diatasi karena dalam wadah kolaborasi yang telah dibangun, berbagai pandangan para pihak mampu disatukan.
