KabarMakassar.com — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar menerima laporan terkait Hak Asasi Manusia (HAM) sebanyak 114 kasus.
Hal tersebut dilaporkan dalam diskusi dan launching Catatan Akhir Tahun dengan tema Ilusi Negara Hukum, Pembusukan Demokrasi, di Kantor LBH Makassar, pada Jumat (29/12).
Penerimaan laporan terkait HAM masih mendominasi sejak 5 tahun terakhir. Sebanyak 114 kasus tersebut, 86 diantaranya adalah kasus kekerasan berbasis gender dan 28 diantaranya merupakan kasus kekerasan terhadap anak.
Direktur LBH Makassar Muhammad Haedir mengungkapkan bahwa pemerintah gagal memberikan perlindungan hak perempuan, anak dan disabilitas.
“berbagai kasus yang ditangani oleh LBH Makassar menunjukkan bahwa pemerintah setengah hati dalam menyiapkan layanan khusus bagi mereka yang rentan” ungkapnya.
Ia melanjutkan, sebagaimana yang diamanahkan UUD 1945 dalam Pasal 28 H ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi setiap orang mendapat kemudahan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
“Kinerja penegakan hukum untuk kasus yang melibatkan perempuan, anak dan disabilitas tidak berubah dari tahun ke tahun, hanya mendamaikan antara korban dan pelaku kekerasan seksual” ujarnya.
Menurutnya, tidak memperhatikan pola relasi yang timpang antar kedua belah pihak hingga menimbulkan beban pembuktian kepada para korban masih sering terjadi.
