Langsung ke konten
News

Lantik Pejabat Makassar, Appi Sentil Istri Jangan Ikut Campur Urusan Kantor

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengingatkan pejabat yang baru dilantik agar menjaga profesionalisme dan tidak membawa urusan keluarga ke kantor.

Nofisari Diperbarui
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat memberikan sambutan usai melantik dan pengambilan sumpah jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar (Dok: Sinta KabarMakassar)
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat memberikan sambutan usai melantik dan pengambilan sumpah jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar (Dok: Sinta KabarMakassar)

KabarMakassar.com — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi mengingatkan pejabat yang baru dilantik agar menjaga profesionalisme dan tidak membawa urusan keluarga ke dalam lingkungan pemerintahan kota (Pemkot).

Secara khusus, ia meminta para pejabat pria memastikan istri tidak terlalu jauh mencampuri urusan pekerjaan di kantor.

Hal tersebut ditegaskan Appi saat memberikan sambutan di pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat fungsional utama di lingkungan Pemerintah Kota Makassar,  dilantai II Balaikota Ruang Sipakatau, Jumat (20/11).

Di hadapan para pejabat, Appi  menegaskan bahwa urusan pemerintahan harus dijalankan berdasarkan aturan, tanggung jawab, serta mekanisme organisasi.

Campur tangan pihak luar, termasuk keluarga, dinilai tidak boleh mengganggu profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugas.

“Terutama Bapak-Bapak, tolong jangan istrinya terlalu banyak campur masuk dalam urusan,” tegas Appi.

Selain mengingatkan soal batas antara urusan keluarga dan pekerjaan, Munafri meminta pejabat yang baru menempati posisi baru segera memastikan seluruh program pemerintah berjalan. Apalagi, berbagai program telah direncanakan dan sebagian sudah memiliki alokasi anggaran.

Menurutnya, pergantian pejabat tidak boleh menjadi alasan terhentinya program yang telah disusun oleh pemerintahan sebelumnya. Keberlanjutan program harus tetap dijaga agar pelaksanaan pembangunan tidak terganggu akibat proses peralihan jabatan.

“Program yang sudah dicanangkan harus disusun dengan baik, tinggal dilaksanakan. Apalagi kalau sudah ada anggarannya, lalu tidak diperintahkan, apa yang mau kita dapat dari sistem?” ujarnya.

Appi juga meminta para pejabat meninggalkan pola kerja yang hanya berorientasi pada kepentingan jangka pendek. Setiap kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dituntut memiliki gagasan dan inovasi yang dapat memberikan dampak bagi perkembangan Kota Makassar ke depan.

Ia bahkan mendorong penguatan budaya penelitian dan literasi di kalangan pejabat. Pemkot Makassar, kata dia, tengah menyiapkan anggaran penelitian dalam perencanaan tahun 2027 untuk memberikan ruang bagi aparatur yang ingin mengembangkan gagasan dan menghasilkan karya.

Appi mengungkapkan, dirinya pernah meminta setiap kepala SKPD memiliki satu karya buku. Bentuknya tidak dibatasi, bisa berupa buku cerita, puisi, maupun tulisan yang menggambarkan pemikiran dan persoalan di lingkungan kerja masing-masing.

“Saya butuh satu orang saja kepala SKPD yang menulis satu buku. Apa pun itu. Mau buku cerita, mau puisi, silakan. Satu kepala SKPD satu buku,” katanya.

Menurut Appi, menulis merupakan salah satu cara bagi pejabat untuk menuangkan pemikiran sekaligus memperluas wawasan. Ia tidak ingin pengembangan kapasitas aparatur hanya bergantung pada kegiatan pendidikan dan pelatihan formal.

Di sisi lain, Appi juga mengingatkan pejabat agar tidak menjadikan media sosial sebagai tempat meluapkan persoalan internal pemerintahan. Jika terdapat masalah dalam pekerjaan, ia meminta agar diselesaikan melalui komunikasi dan mekanisme organisasi.

“Kalau ada persoalan, bicara ke dalam, jangan bicara dengan orang lain,” pesannya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga integritas, termasuk dalam penggunaan fasilitas dan anggaran pemerintah. Pejabat diminta menjaga nama baik institusi serta tidak mempertontonkan kemewahan yang bersumber dari penyalahgunaan anggaran daerah.

Ia mengingatkan bahwa tanggung jawab pemerintahan tidak dapat diselesaikan oleh seorang pejabat secara individual. Diperlukan kerja sama, pembagian tugas yang jelas, dan pemahaman terhadap fungsi masing-masing OPD.

“Tidak mungkin Bapak Ibu selesaikan sendirian, sehebat apa pun itu. Yang bisa menyelesaikan adalah bagaimana kerja sama, saling mengerti, semua orang tahu apa fungsi dan tugasnya,” tukasnya.

 

Penulis: Nursinta

Pilihan Lain

Berita Terkait

Lihat Semua