KabarMakassar.com — Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Edi Suryanto, memberikan perhatian terhadap pentingnya pengawasan berlapis guna memastikan setiap proses pemerintahan Kota (Pemkot) berjalan sesuai ketentuan.
"Hari ini, koordinasi dan penguatan pendalaman melalui uji petik aspek administrasi sekaligus mencocokkan kesesuaian dokumen di lingkungan Pemkot, sebagai bentuk pencegahan," ujarnya, dalam rapat Koordinasi Peningkatan Integritas Dimensi Internal dan Eksternal pada Pemerintah Kota Makassar yang digelar Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI di Balai Kota Makassar, Selasa (03/11).
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai potensi persoalan dalam pengelolaan pemerintahan Kota Makassar sekaligus memastikan setiap catatan dapat ditindaklanjuti secara tepat.
Dalam evaluasi tersebut, KPK memberikan perhatian khusus terhadap empat sektor, yakni pengadaan barang dan jasa, pengelolaan hibah, pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, serta pengeluaran di lingkungan Sekretariat Dewan (Setwan).
"Empat poin itu masing-masing memiliki catatan tersendiri. Namun, sejauh ini masih berupa catatan yang harus diklarifikasi dan didalami lebih lanjut agar tidak terjadi salah persepsi," jelas Edi Suryanto
Dia menyebutkan, khusus pengadaan barang dan jasa, KPK mengingatkan pentingnya memastikan seluruh pekerjaan pemerintah berjalan sesuai ketentuan, terlebih tahun anggaran 2026 hanya menyisakan dua bulan.
Lanjut dia, jangan sampai pekerjaan yang belum selesai dipaksakan untuk dituntaskan secara terburu-buru, sehingga berpotensi menurunkan kualitas pekerjaan maupun menimbulkan penyimpangan yang berujung pada tindak pidana korupsi.
"Jangan sampai ada paket atau pekerjaan yang tidak selesai, atau selesai tetapi tidak benar karena dikerjakan terburu-buru. Ini menjadi perhatian kami," tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, KPK mendorong agar seluruh catatan tersebut terlebih dahulu diklarifikasi melalui mekanisme audit oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dalam hal ini Inspektorat Kota Makassar.
Apabila dalam prosesnya ditemukan kendala, pengawasan dapat ditingkatkan melalui Inspektorat Provinsi hingga Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
"Kami KPK akan terus mengoordinasikan dan memonitor hasil tindak lanjut," ungkapnya.
Edi Suryanto menegaskan, seluruh catatan yang disampaikan KPK belum serta-merta dapat dinyatakan sebagai pelanggaran.
Karena itu, diperlukan proses pendalaman dan audit untuk memastikan kebenaran setiap temuan.
Ia juga memastikan proses klarifikasi terhadap sejumlah persoalan tersebut masih memungkinkan diselesaikan dalam sisa waktu dua bulan tahun anggaran 2026.
Sementara itu, proses audit terhadap pekerjaan yang telah selesai dapat dilanjutkan hingga Januari atau Februari 2027.
Melalui koordinasi ini, ia berharap Pemerintah Kota Makassar semakin memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi.
Serta membangun kesadaran kolektif seluruh aparatur untuk menjauhkan praktik korupsi dari setiap lini pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan.
"Penguatan integritas ini, menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat," tutup Edi Suryanto.
Penulis: Nursinta
