KabarMakassar.com — Rutan Kelas I Makassar menerima kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI dalam rangka melihat secara langsung pelaksanaan layanan pemasyarakatan serta kondisi pembinaan bagi warga binaan. Jumat (12/12)
Rombongan Komisi XIII hadir bersama jajaran pimpinan wilayah, mulai dari Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Selatan, Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Selatan, Kepala Kanwil Hukum, serta Kepala Kanwil HAM, dan turut didampingi Kepala Rutan Kelas I Makassar beserta seluruh jajaran.
Kedatangan Komisi XIII disambut hangat melalui tarian persembahan dari warga binaan sebagai bentuk apresiasi dan sambutan kehormatan. Usai penyambutan, rombongan melanjutkan peninjauan ke beberapa titik layanan, termasuk Klinik Rutan, blok hunian, serta berbagai kegiatan pembinaan kemandirian seperti kepramukaan, kegiatan keagamaan, dan sanggar baca.
Komisi XIII juga menyempatkan diri menyapa warga binaan perempuan dan berdialog mengenai kebutuhan serta pelaksanaan pembinaan yang berjalan.
Kepala Rutan Kelas I Makassar, Jayadikusumah, menyampaikan bahwa kunjungan ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan keterbukaan layanan serta komitmen dalam meningkatkan kualitas pembinaan.
“Kami berupaya menghadirkan layanan yang humanis dan program pembinaan yang benar-benar berdampak bagi warga binaan. Dukungan Komisi XIII tentu menjadi energi bagi kami untuk terus berbenah dan memberikan yang terbaik,” ujarnya.
Salah satu anggota Komisi XIII, Ibu Meity Rahmatia., turut memberikan apresiasi atas layanan dan kegiatan pembinaan di Rutan Makassar.
“Kami melihat langsung bagaimana warga binaan mendapatkan ruang untuk belajar, berkarya, dan dibina dengan baik. Ini adalah praktik yang patut dipertahankan dan ditingkatkan. Kami berharap Rutan Makassar terus menjadi contoh positif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan,” ungkapnya.
Komisi XIII menilai bahwa program, kegiatan, serta layanan yang berjalan di Rutan Kelas I Makassar telah menunjukkan kemajuan signifikan. Kunjungan ini diharapkan memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas pembinaan dan pemenuhan hak warga binaan di Sulawesi Selatan.
