KabarMakassar.com – Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng menyoroti pentingnya pelaksanaan reklamasi areal pascatambang saat meninjau operasional PT Vale Indonesia Tbk di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan.
Ia menegaskan bahwa perusahaan tambang tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan semata tanpa memikirkan kelestarian lingkungan bagi generasi penerus bangsa, tegas Melchias dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI ke PT Vale Indonesia Tbk di Luwu Timur, Sulawesi Selatan.
"Kita hidup bukan hanya untuk saat ini, melainkan juga harus memikirkan masa depan bangsa ini, khususnya anak cucu kita agar mereka tetap bisa menikmati alam yang indah. Pengusaha yang memiliki izin usaha pertambangan boleh mencari keuntungan, tetapi mereka juga punya tanggung jawab mereklamasi lokasi yang sudah ditambang," ucapnya dalam keterangannya, Sabtu (21/11).
Lebih lanjut, Ketua Komisi XII itu mengingatkan bahwa reklamasi merupakan salah satu syarat mutlak yang ditetapkan pemerintah, termasuk kewajiban menyediakan jaminan reklamasi.
Terkait hal itu, Komisi XII DPR RI berencana mendatangi sejumlah perusahaan tambang swasta lainnya guna memastikan kepatuhan mereka dalam memulihkan lahan bekas galian.
"Kalau tidak benar dalam menjalankan reklamasi, kami akan mengambil keputusan agar mereka wajib melakukannya. Jika tetap tidak patuh, pemerintah harus tegas mencabut izin usaha pertambangannya atau tidak memberikan rencana kerja dan anggaran biaya," tegasnya.
Ia menambahkan, peninjauan langsung ke fasilitas PT Vale Indonesia Tbk menunjukkan contoh praktik pertambangan yang telah berjalan puluhan tahun dengan tata kelola yang rapi.
Hal tersebut dapat menjadi contoh bagi perusahaan tambang lain untuk dapat bertanggungjawab terhadap alam dan kehidupan bersama. Pimpinan Komisi XII DPR RI itu menilai program penghijauan kembali di kawasan tersebut berjalan optimal karena lahan bekas tambang mampu pulih menjadi hutan lebat dalam kurun waktu 15 hingga 20 tahun.
Berdasarkan data operasional perusahaan, PT Vale Indonesia Tbk yang telah beroperasi di Sorowako sejak 1968 pada blok konsesi seluas 70.566 hektare menerapkan reklamasi secara progresif sejak tahap penambangan berjalan.
Hingga kuartal III tahun 2026, lebih dari 50 persen lahan penambangan terbuka telah direklamasi, yakni seluas 3.914,88 hektare dari total 7.883,23 hektare bukaan tambang.
Proses pemulihan ekosistem hutan dalam kurun waktu 15 hingga 20 tahun tersebut tergambar pada area bekas tambang Himalaya Hill atau Triple A Hill seluas sekitar 31 hektare yang direklamasi sejak 2006. Area yang ditanami sekitar 22.130 pohon dari 74 jenis spesies lokal dan endemik itu kini telah kembali berfungsi sebagai ekosistem hutan alami dengan strata pohon yang lengkap.
Selain itu, terdapat pula area reklamasi Solia Hill seluas sekitar 88 hektare yang mencatatkan tingkat keberhasilan rata-rata 98 persen pada areal penilaian seluas 29 hektare.
"Semua pemegang izin tambang harus mulai melakukan langkah serupa seperti ini. Oleh karena itu, pemerintah harus bertindak tegas karena kita harus memikirkan nasib bangsa ini di masa yang akan datang," imbuhnya.
Melchias memastikan Komisi XII akan terus mengawal komitmen pelestarian lingkungan di sektor pertambangan nasional agar aktivitas industri tetap selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Kunjungan kerja spesifik di Kabupaten Luwu Timur ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan parlemen terhadap kepatuhan regulasi lingkungan hidup oleh badan usaha pertambangan.
Penulis: Nursinta