KabarMakassar.com -- Komisi VII DPR RI menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur dan konektivitas di Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan memperkuat aktivitas ekonomi.
Pengembangan jalan tol dan jalur kereta api dinilai perlu mendapat perhatian agar Sulsel dapat mengoptimalkan perannya sebagai penghubung ekonomi Indonesia Timur.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menyampaikan hal tersebut dalam kunjungan kerja reses di Makassar, baru-baru ini. Menurutnya, posisi strategis Sulsel sebagai penggerak ekonomi kawasan timur perlu ditunjang infrastruktur yang memadai.
“Kita tahu Sulawesi Selatan ini memiliki potensi yang sangat luar biasa,” ujar Evita kepada Parlementaria.
Evita mengatakan, penguatan konektivitas menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pembangunan daerah. Infrastruktur transportasi yang memadai diharapkan dapat memperlancar pergerakan orang dan barang, sekaligus mendukung kegiatan ekonomi antardaerah.
Evita menilai, posisi Sulsel yang strategis perlu dimanfaatkan untuk memperkuat hubungan ekonomi antardaerah di Indonesia Timur. Pengembangan infrastruktur menjadi salah satu faktor pendukung agar potensi tersebut dapat memberikan dampak lebih luas terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan.
“Kita tahu Sulawesi Selatan ini memiliki potensi yang sangat-sangat luar biasa. Terutama penggerak ekonomi Indonesia Timur. Menjadi hub untuk Indonesia Timur juga,” lanjutnya.
Selain konektivitas untuk kegiatan ekonomi, Komisi VII DPR RI turut menyoroti akses menuju destinasi wisata. Evita mencontohkan Pantai Bira di Kabupaten Bulukumba yang memiliki potensi pariwisata, tetapi masih menghadapi tantangan akses perjalanan.
Saat ini, akses menuju Pantai Bira dari Kota Makassar membutuhkan waktu tempuh sekitar 4 hingga 5 jam melalui jalur darat. Jika jalan tol tersedia, waktu tempuh itu bisa dipangkas menjadi lebih singkat.
Menurutnya Evita, pengembangan pariwisata perlu diikuti peningkatan aksesibilitas, penguatan sumber daya manusia, dan promosi yang berkelanjutan. Pengenalan wawasan pariwisata sejak dini juga dinilai penting untuk membangun pemahaman masyarakat terhadap potensi wisata daerah.
Pada sektor industri, Komisi VII juga menekankan pentingnya sosialisasi Standar Nasional Indonesia (SNI) kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha. Pemahaman terhadap standar produk dinilai dapat membantu meningkatkan mutu dan daya saing produk lokal.
Selain itu, pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik nasional turut menjadi perhatian.
Evita menjelaskan, kunjungan kerja reses tersebut menjadi kesempatan bagi Komisi VII untuk mengevaluasi perkembangan pembangunan sekaligus mendengar langsung persoalan yang dihadapi pemerintah daerah.
“Yang utama, tentunya success story yang ingin kami dengar,” kata Evita.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kunjungan tersebut juga diarahkan untuk mengidentifikasi hambatan yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
“Tapi yang paling penting yang ingin kami dengar itu tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah provinsi maupun kota,” lanjutnya.
Berbagai masukan dari pemerintah daerah akan menjadi bahan pembahasan Komisi VII DPR RI bersama kementerian dan mitra kerja terkait di Jakarta, terutama untuk menindaklanjuti persoalan pembangunan dan mengoptimalkan potensi ekonomi Sulawesi Selatan.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman juga menekankan pentingnya pembangunan jalan untuk memperbaiki konektivitas dan menekan biaya distribusi.
Menurutnya, kondisi infrastruktur turut memengaruhi biaya yang harus ditanggung masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Kenapa aspal jalan (sangat dibutuhkan)? Karena (menyangkut) konektivitas. Semua apa-apa mahal. Makanya jalan adalah yang pertama (yang harus diprioritaskan). Yang kedua membangun irigasi,” ujar Andi Sudirman.
Penulis: Syamsi Nur Fadhila
