Langsung ke konten
News

Kewenangan Penyidik Menyadap Tanpa Batas Digugat ke MK, Dinilai Langgar Privasi

Empat pemohon menggugat Pasal 136 ayat (1) KUHAP ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai membuka celah penyadapan tanpa izin pengadilan dan batasan hukum yang jelas.

ardiyanti Diperbarui
Para Pemohon saat Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 416/PUU-XXIV/2026, (Dok: Ist).
Para Pemohon saat Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 416/PUU-XXIV/2026, (Dok: Ist).

KabarMakassar.com – Kewenangan penyidik melakukan penyadapan tanpa persyaratan khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi sorotan.

Empat pemohon menggugat Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai membuka ruang penyadapan tanpa batasan yang jelas.

Sidang Permohonan Nomor 416/PUU-XXIV/2026 ini dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo bersama dengan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Kamis (19/11).

Para Pemohon yang terdiri atas Pardamean Sihombing, Matthew Febrian Otniel Lambok Hutasoit, Eprina Manurung, dan Christian Adrianus Sihite menilai hal tersebut dapat memberikan kewenangan menyadap kepada Penyidik tanpa syarat apapun, baik mengenai jenis tindak pidana, ambang bukti, izin pengadilan, maupun jangka waktu.

"Dalam Pasal 1 angka 36 KUHAP mendefinisikan penyadapan sebagai kegiatan memperoleh informasi pribadi secara rahasia, antara lain dengan mendengarkan, merekam, dan mencatat transmisi informasi elektronik melalui jaringan kabel maupun nirkabel,"

Dalam hal ini, panggilan telepon kepada para Pemohon berada tepat di dalam jangkauan definisi tersebut. Penyadapan terhadap satu nomor selalu menangkap dua pihak, yaitu pemilik nomor yang disasar dan setiap orang yang berbicara dengannya.

Sehingga, para Pemohon dapat ikut tersadap tanpa pernah menjadi tersangka, karena cukup dengan menelepon atau ditelepon oleh orang yang nomornya sedang disadap. Para Pemohon tidak dapat mengetahui keadaan tersebut karena penyadapan dilakukan secara rahasia dan KUHAP tidak mewajibkan pemberitahuan kepada siapa pun.

“Kerugian bersifat aktual dan/atau setidak-tidaknya potensial. Sebab sejak berlakunya norma a quo pada 2 Januari 2026 tanpa ketentuan peralihan yang menangguhkan pelaksanaannya, bahaya dari kewenangan menyadap yang tidak dibatasi undang-undang tersebut telah tampak secara nyata kerugiannya,” urai Christian Adrianus membacakan pokok-pokok permohonan para Pemohon.

Atas dalil-dalil tersebut, para Pemohon memohon agar Mahkamah dapat menyatakan Pasal 136 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat unconstitutional).

“Selama belum diatur lain dalam Undang-Undang mengenai penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyidik dapat melakukan Penyadapan untuk kepentingan Penyidikan setelah mendapat izin ketua pengadilan negeri, dan dalam keadaan mendesak Penyadapan dapat dilakukan terlebih dahulu dengan kewajiban meminta persetujuan ketua pengadilan negeri paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, dan dalam hal persetujuan tidak diberikan, Penyadapan wajib dihentikan dan hasilnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti”.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Daniel meminta agar para Pemohon memperkuat bukti-bukti dari kekhawatirannya atas penyadapan tersebut dengan melampirkan dalam permohonan.

“Dari segi substansi ini menarik, tetapi perlu para Pemohon untuk membangun pargumentasi dalam positanya yang berkaitan dengan advokat, yang dapat meyakinkan Mahkamah,” saran Daniel.

Pada akhir sidang, Ketua MK Suhartoyo mengatakan bahwa para Pemohon diberikan waktu selama 14 hari sejak berakhirnya sidang hari ini untuk memperbaiki permohonannya.

Naskah yang telah diperbaiki tersebut dapat diserahkan selambat-lambatnya pada Selasa, 1 Desember 2026 pukul 12.00 WIB ke Kepaniteraan MK.

Kemudian Mahkamah akan menjadwalkan sidang berikutnya dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan para Pemohon. 
 

Penulis: Nursinta

Pilihan Lain

Berita Terkait

Lihat Semua