kabarbursa.com
kabarbursa.com
News  

Ketua DPRD Sulsel Terima Aspirasi Buruh, Janji Kawal Tuntutan Serikat Pekerja

Ketua DPRD Sulsel Terima Aspirasi Buruh, Janji Kawal Tuntutan Serikat Pekerja
Ketua DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Rachmatika Dewi temui massa di depan Gedung DPRD Sulsel (Dok: Atri KabarMakassar).

KabarMakassar.com — Ketua DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Rachmatika Dewi menerima aspirasi dari sejumlah massa aksi dari berbagai organisasi buruh di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Cicu sapaan akrab ketua DPRD Sulsel itu, menerima massa aksi di depan gerbang kantor DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Kamis (01/05).

“Saya mohon maaf karena terlambat menemui teman-teman karena di dalam juga ada beberapa yang kami temui. Tetapi satu yang pasti bahwa secara resmi, saya mewakili lembaga DPRD Provinsi Sulsel menerima rekomendasi yang teman-teman sampaikan,” ujar Cicu.

Cicu pun mengaku pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi dari massa aksi yang merupakan para buruh.

“Bahwa apa yang menjadi keluhan teman-teman semua akan kami perhatikan dan akan kami tindak lanjuti sesuai yang menjadi kewenangan kami di Provinsi Sulawesi Selatan,” katanya.

“Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa hal-hal yang menyangkut dengan rekomendasi yang disampaikan di sini akan diselesaikan secara bertahap,” sambungnya.

Selain itu, Cicu menyebut, dalam waktu dekat pihaknya akan coba memilih satu demi satu aspirasi buruh dan akm mencarikan solusi secara yang terbaik.

“Ingat semua kita jaga Sulawesi Selatan ini secara bersama-sama bagaimana iklim investasi di Sulawesi Selatan ini harus bagus dan semuanya itu adalah tanggung jawab kami pemerintah serta teman-teman pekerja dan buruh untuk menciptakan iklim investasi yang baik sehingga insya Allah perekonomian Sulawesi Selatan ke depannya akan lebih maju dan sejahtera,” bebernya.

Sementara itu, salah satu aliansi buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD KSPSI) Sulawesi Selatan (Sulsel) menyatakan bahwa para buruh berharap agar tuntut terkait permasalahan buruh di pemerintahan dapat segera diselesaikan.

“Baik pelanggaran, baik hak normatif yang tidak dibayar untuk tiga provinsi Sulawesi selatan, untuk nasional, kami minta pemerintah dan DPR membuat RUU yang berpihak kepada buruh,” katanya.