KabarMakassar.com — Pengawas Pemilihan Umum Sulawesi Selatan (Sulsel) Mardiana Rusli mengurai kesiapan jajarannya dalam mengawal pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
Ia mengungkapkan, dibutuhkan keterlibatan seluruh pihak untuk mewujudkan terciptanya Pemilu yang luber dan bermartabat di Sulsel.
"Bawaslu dalam melaksanakan tugas pencegahan dan penindakan dan pengawasan terhadap seluruh proses pemilu yang berjalan sangat membutuhkan peran serta aktif dari seluruh pihak, baik masyakarat, pemerintah maupun unsur TNI dan Polri. Hal tersebut semata untuk menciptakan terciptanya pemilu yang luber dan bermartabat," ungkap Mardiana Rusli dalam Rapat Forkopimda yang diawali dengan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah oleh Kabupaten Luwu Timur, Enrekang, Bantaeng dan kota Palopo yang digelar Pemprov Sulawesi Selatan di Makassar, Rabu (11/10).
Untuk mencapai hal tersebut, Mardiana Rusli mengungkapkan jajarannya telah siap dan menjalankan pengawasan terhadap tahapan pemilu yang tengah berjalan.
"Tentu dalam konteks cegah, awasi dan tindak, Bawaslu membutuhkan perangkat struktur. Di Sulsel, Bawaslu memiliki 80 komisioner, 933 panitia pengawas kecamatan (Panwascam), 3095 panitia pengawas kelurahan/desa dan nantinya Bawaslu akan merekrut sebanyak 26.345 pengawas untuk tingkat TPS yang tersebar di 24 kabupaten dan kota. Seluruhnya sudah siap mengawal proses pemilihan yang tengah berjalan," jelas Mardiana Rusli.
Sementara itu, Penjabat (PJ) Gubernur Sulsel Dr Bahtiar Baharuddin mengungkapkan, penandatanganan NPHD adalah bukti kesiapan Sulsel dalam mengawal Pemilu 2024.
"Penandatanganan NPHD ini menunjukkan bahwa kita sudah siap mengawal Pemilu di Sulsel. Kesiapan anggaran saya pastikan bulan ini selesai seluruhnya. Saya minta daerah lain segera menyelesaikan. Bulan depan anggarannya sudah harus ada. Itulah mengapa kami sedikit memaksa NPHD ini harus ditandatangani saat ini juga," ungkap Bahtiar.
Bahtiar berharap, gelaran Pemilu dan Pilkada serentak 2024 dapat berjalan aman, lancar, sukses dan damai. "Kalau bisa kita terbaik se Indonesia. Kepala daerah saya minta supportnya terkait program yang bisa meningkatkan partisipasi publik," jelas Bahtiar.
