KabarMakassar.com — Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli menuturkan dalam proses demokrasi Pemilu 2024 ada 3 poin dalam dinamika politik khususnya di Sulsel. Dimana Bawaslu dalam tugas pengawasannya tidak hanya berkutat pada angka-angka numerik.
“Tetapi di balik angka yang kita pelajari ada tiga poin yang harus kita jalankan sebagai mandatoring. Satu, memastikan hak konstitusi itu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ucap Ana sapaannya saat menghadiri rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara tingkat provinsi oleh KPU Sulawesi Selatan pada Pemilu tahun 2024, di Claro Hotel Makassar, Minggu (3/3).
“Dua, suara-suara yang dikonversi menjadi kursi, itu memberikan keadilan bagi yang berhak bagi keterwakilannya. Dan tiga, kami sebagai bawaslu dan jajaran menjalankan pengawasan untuk penegakan keadilan pemilu,” sambung Ana.
Dalam proses tersebut, kata dia, tentu ada proses-proses, persidangan, mencatat peristiwa, dan memberikan rekomendasi terhadap proses yang dianggap keliru.
“Prosedural yang dianggap tidak tepat, itulah fungsi kehadiran bawaslu. Tidak hanya memastikan proses administrasi ini berjalan baik, tetapi memastikan hak dan keadilan bagi para kontestan itu dijaga,” tegas Ana.
Karenanya, kata Ana, konflik-koflik yang berkembang dalam tahapan yang terjadi antara KPU-Bawaslu harus dimaknai sebagai dinamika yang wajar.
“Jadi ada konflik ditengah KPU-Bawaslu, harus dimaknai sebagai dinamika kita dalam menjalankan mandat itu. Tugas kita bersama apa? memastikan Sulsel ini berjalan secara mandatori dan menjaga stabilitas politik hukum pemilu juga harus berjalan secara paralel,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua KPU Sulawesi Selatan, Hasbullah mengatakan bahwa proses penghitungan suara tingkat provinsi masih berlangsung untuk 24 kabupaten/kota di Sulsel.
“Untuk itu kita harapkan proses rekapitulasi berlangsung aman dan kondusif sesuai agenda tahapan hingga selanjutnya tingkat pusat,” ujar Hasbullah.
