Langsung ke konten
News

Kesenjangan Ekonomi Perempuan di Indonesia Masih Lebar

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat soroti ketimpangan upah dan partisipasi kerja perempuan. Sebanyak 67,4 persen pekerja perempuan dalam studi menerima upah di bawah UMK.

ardiyanti Diperbarui
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Dok: Ist).
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Dok: Ist).

KabarMakassar.com - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa ketimpangan ekonomi yang dihadapi perempuan bukan akibat kurangnya kapasitas, melainkan struktur sosial dan kebijakan yang belum adil.

Data terbaru menunjukkan, partisipasi kerja perempuan masih jauh tertinggal dan sebagian besar pekerja perempuan belum terlindungi upah minimum.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada Agustus 2026, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan sebesar 56,37%, sedangkan laki-laki mencapai 84,16%.

Kesenjangan itu diperparah oleh temuan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang mengolah data Kementerian Ketenagakerjaan dan Sakernas Februari 2025 yang menunjukkan bahwa 67,4% pekerja perempuan dalam data yang dianalisis melaporkan upah di bawah UMK, dibandingkan dengan 54,7% pekerja laki-laki.

"Banyak perempuan harus menghadapi beban ganda. Mereka dituntut produktif di tempat kerja, tetapi pada saat yang sama tetap memikul sebagian besar tanggung jawab domestik dan pengasuhan," kata Lestari dalam keterangan, Minggu (22/11).

Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, persoalan utama bukan terletak pada kemampuan perempuan, melainkan pada pembagian peran yang belum seimbang, dan kebijakan ekonomi yang belum menghitung kerja perawatan.

Ia merujuk pada kenyataan bahwa perempuan yang bekerja paruh waktu, di rumah atau di sektor jasa, berada pada posisi-posisi yang paling rentan terhadap celah perlindungan upah minimum dan berupah rendah.

Dampaknya nyata, seperti antara lain perempuan yang menanggung beban pengasuhan anak, lansia, dan anggota keluarga sakit sering kali harus memilih antara pendapatan dan perawatan, atau menerima upah yang tidak layak karena keterbatasan akses ke pekerjaan penuh waktu. Ketika pendapatan perempuan tertekan, ketahanan ekonomi keluarga ikut melemah.

Legislator dari Dapil Jawa Tengah II itu mendorong pemerintah memperkuat data nasional penggunaan waktu dan mengembangkan akun satelit ekonomi perawatan untuk mengukur kontribusi kerja domestik yang tidak dibayar.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berpendapat bahwa negara juga perlu memperluas akses layanan penitipan anak yang terjangkau, menerapkan cuti pengasuhan bagi ayah secara efektif, serta memperkuat transparansi sistem pengupahan dan penegakan prinsip upah setara untuk pekerjaan yang setara nilainya.

"Kerja perawatan tidak boleh terus menjadi pekerjaan yang tidak terlihat dan dibebankan kepada perempuan. Negara, dunia usaha, partai politik, dan masyarakat harus bersama-sama membangun ekosistem yang memungkinkan perempuan berkembang secara setara," tegas Rerie. 

 

Penulis: Nursinta

Pilihan Lain

Berita Terkait

Lihat Semua