KabarMakassar.com — Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Imran Jausi menyampaikan bahwa Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan menginginkan adanya APBD yang sehat, sehingga dilakukan langkah refocusing untuk menyelesaikan utang kepada pihak ketiga.
Ia menyebut jika Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan terkena refocusing hingga Rp142 miliar. Walau begitu ia memastikan setiap program akan tetap berjalan.
“Terkait dengan refocusing itu, tidak ada kegiatan yang tidak kami laksanakan. Hanya saja, bentuk atau skalanya lebih kecil. Contohnya, jika kita persiapkan bibit 10 dengan adanya refocusing tersisa 3,” jelasnya di Kantor Dinas TPHbun pada Selasa (16/07).
Ia menekankan walau jumlah dana berkurang tetapi tidak ada kegiatan yang dihilangkan. Semua kegiatan seperti bantuan pupuk, alsintan, bibit tetap berjalan namun dengan skala yang lebih kecil.
“Bahkan di satu sisi kita mendorong hal-hal lain yang bisa memberikan penguatan. Contoh, kita naikkan untuk kegiatan-kegiatan pendamping di lapangan, karena kita melihat bahwa investasi yang sudah diberikan dalam bentuk bantuan bibit bantuan publik harus dikawal dengan baik,” ujarnya.
“Sehingga kalaupun ada refocusing, maka pastinya ada target yang harus kita sesuaikan, namun tidak berarti bahwa kegiatan itu tidak terlaksana, seperti contohnya pisang gitu ya,” lanjutnya.
Imran menuturkan, walau tidak ada APBD untuk pisang Cavendish namun hasilnya dapat dilihat awal Agustus mendatang.
“Tidaklah satu rupiah pun APBD untuk pisang Cavendish, tapi mari kita tunggu di awal Agustus nanti. Bagaimana masyarakat memanfaatkan panen yang mereka sudah tanam sejak 9 bulan yang lalu,” ucapnya.
Terkait bibit, ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki fungsi melakukan fasilitasi, akselerasi, juga pendampingan.
“Kita bantu dia membukakan akses-akses ke perbankan dengan mekanisme kur, kita bantu dengan membuatkan regulasi sehingga memungkinkan mereka bekerja sama dengan para obstacker untuk mengambil hasil panennya,” terangnya.
Fungsi-fungsi pemerintah makin di dorong, agar kegiatan yang selama ini sudah ada tetap dapat berjalan dengan baik tanpa terganggu dengan adanya kekurangan anggaran.
