KabarMakassar.com — Pemerintah Kabupaten Maros menyiapkan dana yang bersumber dari Biaya Tidak Terduga (BTT) sebanyak Rp100 juta, untuk membantu masyarakat di 9 kecamatan yang terdampak kekeringan dan kekurangan air bersih di Kabupaten Maros.
“Untuk pertama ini kami ajukan Rp 100 juta yang peruntukannya terdiri dari operasional kendaraan, operasional personel untuk penyaluaran air bersih yang akan disebarkan di titik-titik yang membutuhkan air,” kata Kepala BPBD Maros, Towadeng, Sabtu (12/10).
Towadeng menerangkan bahwa penggunaan dana BTT dicairkan setelah status penetapan tanggap darurat telah dikeluarkan selama sebulan ini. Ia juga mengaku bahwa ketersediaan anggaran di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maros, telah habis sementara kekeringan semakin parah di Maros.
“Ketersediaan anggaran kami terbatas bahkan sudah habis sehingga tak ada jalan lain kecuali menetapkan tanggap darurat untuk mengeluarkan anggaran dari Biaya Tidak Terduga,” ungkapnya.
Dikatakan Towadeng bahwa anggaran dana BTT yang dicairkan merupkan tahapan awal bantuan, dan akan di cairkan lagi sesuai kebutuhan jika krisis air semakin berkepanjangan.
“Kalau untuk BTT tidak dibatasi, tergantung sesuai dengan kebutuhan. Namun jika dalam sebulan ini (masa tanggap darurat) sudah turun hujan, maka secara otomatis selesai juga (anggaran BTT dihentikan),” jelasnya.
Dampak kekeringan dan krisis air bersih di Kabupaten Maros, awalnya hanya terdampak di 4 Kecamatan yang merupakan daerah pesisir, seperti Bontoa, Lau, Maros Baru dan Marusu, lalu bertambah di 5 Kecamatan lainnya diantaranya, Mandai, Tanralili, Simbang, Turikale dan Bantimurung.
“Kondisi lapangan di Kabupaten Maros, sudah lebih 2 bulan mengalami kemarau berkepanjangan dan terjadi kekeringan. Wilayah yang terdampak mulai meluas pertama hanya 4 kecamatan bertambah jadi 7 kecamatan dan terakhir menjadi 9 kecamatan,” ucapnya.
Towadeng mengatakan bahwa status tanggap darurat telah ditetapkan sejak (04/10) kemarin, namun anggaran BTT untuk warga baru cair, sehingga baru akan diberikan perhari ini Sabtu (12/10).
“Kalau di SK nya, mulai tanggap darurat tanggal 4 Oktober tapi kan untuk action butuh proses pencairan anggaran, sehingga insyaallah besok mulai penyaluran perdana sampai sebulan,” pungkasnya.
